Ombudsman Ingatkan Perusahaan Asuransi Taat pada Ketentuan Tata Kelola yang Baik

Kompas.com - 21/01/2020, 17:13 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang BPJS di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariAnggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang BPJS di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengingatkan agar perusahaan- perusahaan asuransi taat kepada ketentuan tata kelola perusahaan perasuransian yang baik sebagaimana yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di tengah ramainya pembahasan terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero), Alamsyah menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan terhadap industri asuransi.

"Kemudian, kalau ada direktur kepatuhan ya harus ada direktur kepatuhan. Banyak perusahaan asuransi enggak punya direktur kepatuhan. Selanjutnya, kalau bisa separasi antara direktur keuangan dan investasi," katanya di Ombudsman, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Jokowi Sepakat OJK Rombak Industri Asuransi, Dampak Jiwasraya-Asabri?

Selanjutnya, ia juga menekankan perusahaan asuransi perlu menyusun publikasi laporan keuangan dengan jelas kepada publik.

"Supaya publik paham uang itu diinvest dimana. Kalau detailnya macam apa itu silakan perusahaan masing-masing. Enggak perlu sangat detail tapi jelas investornya siapa, emitennya siapa, sehingga orang bisa cek masuk IDX80, LQ45 atau tidak," katanya.

Selain itu, kata dia, OJK perlu menggencarkan literasi ke publik agar bijak dalam melakukan investasi.

Ia mengingatkan bahwa investasi di perusahaan asuransi untuk kepentingan proteksi, bukan profit.

"Kalaupun ada investasi saham, obligasi segala macam itu dalam rangka memperkuat alokasi dana untuk memberi proteksi kepada orang. Maka masyarakat juga jangan berpikir investasi di sektor asuransi sampai misalnya taruh Rp 5 miliar dengan harapan dapat bunga sekian persen," kata dia.

Alamsyah mengatakan, menitipkan uang ke perusahaan asuransi sebaiknya diniatkan untuk memproteksi diri dan tidak berpikir untuk mendapatkan laba yang fantastis. OJK, kata dia, bertanggung jawab menyampaikan literasi dan edukasi tersebut kepada masyarakat. 

Ia menyampaikan, sebelumnya, selama periode tahun 2019, Ombudsman menerima 74 laporan terkait masalah di perusahaan asuransi. Beberapa yang diadukan seperti Bumiputera, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asabri, Jiwasraya, Taspen dan Asabri.

"Mayoritas itu laporannya gagal bayar, mereka minta uang ada yang enggak kembali, atau ditunda-tunda, kemudian berlarut, gitu ya. Kadang-kadang mereka udah lapor ke OJK, OJK-nya mungkin juga kerepotan terus ini makanya dilaporin juga OJK-nya ke kita. Makanya kita mau cek juga OJK," kata dia.

Baca juga: Ombudsman Bentuk Tim Pengkaji Investasi Perusahaan Asuransi

Ia menyatakan, Ombudsman juga sudah memanggil sejumlah pihak terlapor untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar tersebut.

"Ya kita panggil, ada yang kayak Bumiputera terakhir, kecil-kecil yang untuk anak sekolah segala macam, itu bisa diselesaikan. Kalau yang nilai gede kayak Jiwasraya, ya enggak mungkin diselesaikan semuanya, paling tutup dulu Rp 2 miliar gitu," katanya.

"Tapi, kalau rombongan seperti serikat karyawan kami enggak bisa apa-apa, mau gimana nariknya. Nah yang begitu kami akan cek, Kementerian BUMN pasti punya rencana terkait penyelesaian itu," papar Alamsyah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X