Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Petugas Pemilu 2019 yang Meninggal Dunia Diberi Santunan

Kompas.com - 16/01/2020, 11:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu (MPPP) menyerahkan santunan untuk keluarga penyelenggara dan pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu 2019 lalu.

Penyerahan santunan ini digelar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Ketua MPPP Imam Prasodjo mengatakan, santunan diserahkan kepada keluarga dari 251 orang petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

"Kemudian juga diserahkan kepada keluarga dari 30 pengawas pemilu yang meninggal dunia dan kepada 19 orang polisi yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan pemilu lalu," ujar Imam dalam sambutan penyerahan santunan.

Baca juga: Sebut Pemilu 2019 Sukses, Ketua MPR Doakan Petugas Pemilu yang Wafat

Menurut dia, bantuan diberikan dengan memprioritaskan para keluarga petugas Pemilu 2019 yang memiliki putra-putri usia sekolah di bawah 12 tahun.

"Masing-masing penerima bantuan ini mendapat Rp. 4.830.000," lanjut Imam.

Untuk selanjutnya, kata dia, MPPP berniat melanjutkan kegiatan kepedulian lain.

"Salah satunya melakukan berbagai program seperti diskusi dan edukasi untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia semakin meningkat," tutur Imam.

Baca juga: Keluarga 28 Petugas Pemilu di Bogor yang Gugur Terima Santunan Rp 35 Juta

Menurut Imam, dalam menggalang dana untuk santunan ini, MPPP berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, POLRI, Badan Informasi Geospasial, BRI, Bank Mandiri dan APINDO.

MPPP juga mendapatkan bantuan dari Filantropi Indonesia, Forum CSR, Price Waterhouse Coopers, dan institusi lainnya.

"Tujuannya adalah untuk menggalang bantuan dana dari berbagai kalangan yang simpati terhadap para patugas yang terdarnpak saat bertugas tersebut dan menyalurkannya kepada mereka secara transparan dan bertanggung-jawab," tambah Imam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com