Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Pastikan Tak Ada Lagi Nelayan China Mencuri Ikan di Natuna

Kompas.com - 09/01/2020, 17:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - TNI memastikan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya perairan Natuna, Kepulauan Riau, telah bersih dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal nelayan China.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, hal tersebut didasarkan pada pengamatan udara yang dilakukan oleh pesawat TNI Angkatan Udara (AU).

"Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka, artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, sudah keluar dari ZEE kita setelah kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," ujar Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Soal Natuna, Menperin Sebut Investasi dan Keamanan Beda Urusan

Sisriadi menambahkan, kehadiran Presiden Jokowi di Natuna ditangkap pemerintah China sebagai keseriusan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back up oleh kapal coast guard mereka, dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," kata dia.

Meski demikian, Sisriadi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberi instruksi agar pengamanan di perairan Natuna tidak dilonggarkan.

TNI pun berkomitmen untuk tetap melakukan operasi siaga yang sifatnya rutin.

Baca juga: Pemerintah Kirim Kapal Nelayan Bercantrang ke ZEE Natuna, Setuju?

"Untuk intensitasnya, kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan bagaimana," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.

Informasi mengenai bersihnya perairan Natuna dari kapal nelayan dan coast guard China juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

"Sekarang untuk untuk Natuna, di area yang kemarin diributkan itu sudah tidak ada lagi coast guard China maupun nelayan China. Sudah keluar," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Oleh karena itu, saat ini tidak akan ada lagi polemik atau keributan terkait dengan pelanggaran kedaulatan negara.

Baca juga: Tersisa 14.831 Bidang Tanah di Natuna yang Harus Disertipikatkan

Sebab, kata dia, kapal-kapal China tersebut tidak lagi menghidupkan radar Automatic Identification System (AIS)-nya.

"Biasanya kemarin kan sangat provokatif. Masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nampak, sekarang sudah tidak ada semua," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, saat ini tidak perlu diributkan lagi.

Apalagi wilayah Natuna akan diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara proporsional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com