Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menkumham Sebut Megawati "Ibu Ketum" di Rapat BPIP

Kompas.com - 19/12/2019, 19:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terpeleset lidah saat memanggil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dengan sebutan ibu ketua umum ketika rapat bersama, di Kantor Wapres, Kamis (19/12/2019).

"Terima kasih... Selamat siang, Ibu Ketum," ujar Yasonna.

Sontak panggilan itu membuat para peserta rapat tertawa. 

Diketahui, Yasonna merupakan anak buah Megawati di PDI-P. Ia menjabat Ketua DPP PDI-P bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan.

"Wah, maaf, slip of the tongue tadi," ujar Yasonna.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Ia pun buru-buru meralat panggilan kepada Megawati dengan sebutan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Rapat bersama BPIP diikuti sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Mahfud MD. Para menteri yang hadir yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahjo Kumolo, dan sejumlah ketua lembaga negara lainnya.

Dalam rapat itu disepakati bahwa Kemenko Polhukam bekerja sama dengan BPIP memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada para pegawai di lembaga pemerintah.

Ia mengatakan dalam menguatkan pemahaman ideologi Pancasila, diperlukan pemahaman yang menyeluruh di tiap tingkatan pegawai pemerintah.

Karena itu, nantinya setiap kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam akan menyusun program penguatan pemahaman Pancasila dari pemahaman dasar hingga ke tataran praktis sesuai bidang kerja masing-masing.

Mahfud mengatakan penguatan pemahaman Pancasila penting dilakukan untuk menghadapi rongrongan ideologi yang mengancam keutuhan negara.

Baca juga: Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

"Yang penting kita harus sadar betul jangan sampai kita lemah dengan rongrongan ideologi lain, itu harus dilawan habis. Karena begitu terlanjur terjadi dan karena kelengahan dan terlanjur membesar kita menyesal semua karena itu harus ditangkal sejak sekarang," ujar Mahfud.

"Bukan hanya ASN, rakyat juga. Nanti sekolah-sekolah juga. Cuma ini (kebetulan yang dikoordinasi) Kemenko (Polhukam). Nanti kalau sudah Menko PMK, itu sudah menyangkut ke rakyat, ke sekolah-sekolah, ke perguruan-perguruan tinggi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com