Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Hanura: Harusnya Wiranto Sadar, Datang ke Munas Tanpa Diundang

Kompas.com - 19/12/2019, 13:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengomentari pernyataan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang merasa heran tak diundang ke Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Inas mengatakan, seharusnya Wiranto menyadari posisinya tidak lagi menjadi pengurus Partai Hanura. Oleh karena itu, sebagai anggota biasa seharusnya Wiranto bisa datang ke Munas, tanpa diundang.

"Seharusnya punya kesadaran dan militansi untuk datang sendiri ke Munas walaupun tanpa diundang," kata Inas saat dihubungi, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Wiranto: Saya Kok Enggak Diundang Munas Hanura? Ini Kan Aneh...

Inas menegaskan, sudah saatnya Wiranto dan kubunya menyadari mantan Menko Polhukam itu tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Hal ini, kata dia, berdasarkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Partai Hanura yang disahkan pada 25 November 2019.

"Wiranto dan kubunya ternyata belum juga bangun dari tidur, apalagi dia merasa masih Ketua Dewan Pembina, padahal sejak tanggal 25 November 2019, Wiranto tidak lagi menjabat Ketua Dewan Pembina," ujarnya.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengaku heran mengapa dirinya tidak diundang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura yang digelar pada 17 hingga 19 Desember 2019.

"Lazimnya munas itu, ketua dewan pembina diundang ya kan. Ini yang mendirikan partai, yang menyerahkan partai untuk dikelola, Munas kok enggak diundang? Ini kan aneh ya," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto mengaku mendengar kasak-kusuk alasan dirinya tidak diundang ke Munas Hanura.

Berdasarkan kasak-kusuk tersebut, Wiranto tidak diundang karena mengacu pada AD/ART hasil Munas Hanura di Solo tahun 2015 lalu.

Hasil munas itu tidak mencantumkan jabatan dewan pembina.

"Katanya berdasarkan AD/ART tatkala Munas di Solo tahun 2015 yang lalu. Di sana, dalam struktur organisasi hasil AD/ART, enggak ada Ketua Dewan Pembina, sehingga saya katanya saya engga perlu diundang," papar Wiranto.

"Tapi ingat ya, hasil munas itu ketumnya masih saya ya. Ketum bukan Pak OSO, tapi saya. Jadi ini gimana?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com