Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Listyo Sigit Jadi Kabareskrim, Mahfud MD: Pilihan Terbaik

Kompas.com - 16/12/2019, 22:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Irjen Listyp Sigit Prabowo merupakan pilihan terbaik dari semua calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

"Saya kira presiden (Jokowi) sudah menilai siapa yang tepat di situ dan presiden lebih banyak informasi. Kalau saya sih melihatnya itu pilihan yang terbaik dari yang ada, mestinya ya," ujar Mahfud MD di Hotel Sari Pan Pasicif, Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Dia berharap, dilantiknya Sigit sebagai Kabreskrim bisa menjadi harapan baru dalam melanjutkan tongkat estafet Jenderal Idham Azis yang kini menjabat Kapolri.

Baca juga: Soal Kasus Novel, Kabareskrim: Doakan Secepatnya

Menurut dia, Sigit juga akan melengkapi sinergitas di antara Kapolri Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Mahfud menilai, selama ini ketiganya menjadi trio penegakam hukum, keamanan, dan pertahanan.

Peran ketiganya juga sudah memberian harapan dan membuat Jokowi merasa cocok.

"Pun saya senang dengan mereka bertiga, selama ini bisa bersinergi, mudah mudahan lebih bagus situasinya," kata dia. 

Baca juga: Soal Kasus Novel, Kabareskrim: Doakan Secepatnya

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan segera mengonsolidasikan tim teknis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Hal itu diungkapkan Listyo setelah dilantik sebagai Kabareskrim di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi.

"Setelah ini saya akan segera konsolidasikan seluruh tim teknis," ujar Listyo.

Ia pun meminta doa agar kasus tersebut dapat segera diungkap.

Selain menuntaskan kasus Novel yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Bareskrim, Listyo mengaku memiliki beberapa prioritas tugas, salah satu di antaranya adalah mengawal kebijakan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com