Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, PPP: Jangan Putar Balik Jam Sejarah

Kompas.com - 15/12/2019, 16:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tidak ingin memutar mundur 'jam sejarah' dengan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung.

Ia menanggapi Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengajak para anak muda untuk mendukung pilkada tidak dilaksanakan secara langsung.

"Sebagai sebuah aspirasi dari Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) boleh-boleh saja, tetapi PPP tidak ingin memutar jam sejarah, kita yang sudah maju jangan kembali dimundurkan," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Baidowi setuju bahwa pelaksanaan pilkada harus dievaluasi. Namun, menurut  dia, evaluasi tidak serta merta mengubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung.

Menurut dia, yang harus dilakukan adalah evaluasi agar biaya politik bisa ditekan, misalnya dengan memangkas masa kampanye dari enam bulan menjadi tiga bulan.

Alternatif lain, pembiayaan dana saksi dari subsidi negara. Kemudian, memaksimalkan penegakkan hukum terhadap praktik politik uang.

Selain itu, penguatan posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi praktik politik uang di TPS dan lainnya.

"Artinya yang dikurangi beban dari calon supaya dia tidak mencari uang kembalian," ujar Baidowi.

Baca juga: Pilkada Luwu Utara, Memungkinkan untuk 4 Pasang Calon dari Parpol, 9 Independen

Ia mengatakan, evaluasi pilkada itu nantinya bisa dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR jangka menengah.

Forum DPR dan pemerintah ke depan akan menentukan mekanisme pelaksanaan pilkada. Namun, PPP pribadi menilai bahwa pilkada secara langsung masih yang terbaik hingga saat ini.

"Saat ini PPP masih beranggapan bahwa ya pilkada langsung itu masih yang baik. Karena memberikan kesempatan kepada siapapun anak bangsa yang memiliki kemampuan, kapabilitas, integritas, prestasi berpeluang maju sebagai pimpinan daerah," kata Baidowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com