KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021.

"Kami dukung kuat untuk penghapusan UN agar memang untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi sudah enggak perlu lagi sistem dengan cara ujian nasional," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).

Menurut Retno, rencana itu merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan karena mendorong siswa untuk belajar bukan menggunakan metode hafalan.

Baca juga: Ini Perbedaan dan Persamaan Sudut Pandang JK dan Nadiem Soal UN

Selama ini, sistem pendidikan yang dibangun melalui UN hanya menuntut siswa untuk pandai menghafal.

Jika UN dihapuskan, kata Retno, siswa akan terbiasa belajar menggunakan penalaran dalam belajar.

"Hasil riset menunjukkan bahwa guru-guru di Indonesia itu mengajar dengan pola yang tidak berubah selama 25 tahun terakhir, yaitu dengan cara ceramah, kemudian hafalan, kemudian menggunakan tes pilihan ganda. Itu sendiri kan yang dibangun oleh pemerintah melalui ujian nasional selama ini," ujar Retno.

Meski mendukung rencana Mendikbud, Retno mengatakan, ada banyak hal yang harus dibenahi dari budaya pendidikan Indonesia.

Tidak hanya dari sisi siswa, tetapi para guru pun harus melakukan perubahan.

Retno menilai, selama ini, para guru mengajar menggunakan metode hafalan yang minim literasi. Dengan demikian, siswa pun tak terbiasa belajar dengan mengedepankan budaya literasi.

Pola-pola semacam ini, kata Retno, perlu dibenahi secara cepat, agar kebijakan penghapusan UN benar-benar dapat memperbaiki sistem pendidikan.

"Misalnya budaya literasi. Guru-guru Indonesia aja mayoritas itu bukan pembaca bukan guru yang budaya literasi baik. Jadi dia juga nggak bisa menulari murid-muridnya," ujar Retno.

"Jadi seluruh komponen di sekolah itu yang dilatih sehingga bisa terjadi perubahan cepat. Jadi budaya yang lama itu bisa ditinggalkan," lanjutnya.

Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional. Nadiem menyebut empat program ini sebagai kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".

Baca juga: Ini Perbedaan dan Persamaan Sudut Pandang JK dan Nadiem Soal UN

"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Mengenai UN, Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar dia.