BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu tujuan digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Jawa Barat, adalah untuk memperkuat soliditas partai menghadapi Pemilu 2019.
Sebab, partai baru saja kehilangan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP akibat tersangkut dugaan korupsi. Partai perlu merapatkan barisan kembali.
"Kalau saya lihat semangat dari DPW-DPW yang merupakan peserta utama dari Mukernas ini mestinya lancar karena semuanya punya kesadaran bahwa ini adalah emergency situation bagi PPP," kata Arsul di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).
Baca juga: Gelar Mukernas, PPP akan Bahas Pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum
Menurut Arsul, topik utama dalam Mukernas ini adalah tindak lanjut hasil rapat pengurus harian atas penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.
"Situasi daruratnya lebih pada menjaga soliditas memastikan bahwa partai ini ada yang ngomandani. Kalau saya ini sekjen itu ibarat co-pilot, kan harus ada pilot tidak bisa co-pilot itu mengendalikan sendirian tanpa pilot," kata Arsul.
Arsul memandang, Suharso memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan jajaran partai di tingkat DPW dan DPC. Selain itu, Arsul menilai Suharso juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal partai.
Baca juga: Cerita Sekjen PPP soal Pengakuan Menag Setelah Ruangannya Digeledah KPK
Ia tak menutup kemungkinan apabila ada peserta Mukernas yang tak menyepakati penunjukkan Suharso sebagai Plt Ketum. Menurut dia, hal itu bagian dari dinamika partai.
Arsul hanya berharap dalam situasi saat ini, jajaran partai diharap menekan perbedaan pendapat dulu. Hal itu agar partai fokus pada Pemilu 2019.
"Tentu ada juga sisi dinamika demokrasinya segala macam pasti ada perbedaan pendapat. Sepanjang semangatnya adalah berbasis kesadaran bahwa ini karena situasi darurat dan kemudian tidak memaksakan pandangan. Nanti hal-hal yang dipandang belum pas, kurang strategis, dan lain-lain kita selesaikan setelah 17 April," katanya.
Baca juga: Romahurmuziy Jadi Tersangka Korupsi, Waketum PPP Sebut Ingin Mencari Hikmahnya
Menurut Arsul, Mukernas juga tak bisa memunculkan kandidat lain untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP yang baru. Ia menjelaskan, penunjukkan Suharso sudah final berdasarkan rapat pengurus harian.
Meski demikian, ia menjelaskan ada mekanisme lain yang diatur apabila mayoritas perwakilan PPP yang hadir di Mukernas tak setuju terhadap pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum.
Mekanisme itu adalah dengan memerintahkan pengurus harian DPP PPP untuk melakukan rapat harian kembali dalam menentukan Plt Ketum PPP pengganti Suharso.
"Kalau Mukernas 'Saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi', maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Itu tertib, logical step-nya gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri," kata dia.