Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Mukernas, PPP akan Bahas Pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Kompas.com - 20/03/2019, 16:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partainya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019) malam nanti.

Topik utama yang dibahas adalah terkait tindak lanjut hasil rapat pengurus harian atas penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Suharso dipilih untuk menggantikan Romahurmuziy, Ketua Umum PPP yang diberhentikan karena terseret kasus korupsi. 

Baca juga: PPP Jabar Pertanyakan Pemilihan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

"AD/ART itu menyatakan bahwa keputusan rapat pengurus harian itu harus dikukuhkan dengan Mukernas, makanya hari ini kita laksanakan Mukernas, khusus, dengan agenda mengesahkan kelutusan rapat pengurus harian," kata Arsul di DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rapat harian DPP PPP tersebut memberhentikan  Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption ***   ,ANTARA/RENO ESNIR Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rapat harian DPP PPP tersebut memberhentikan Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption *** ,
Menurut Arsul, Mukernas juga tak bisa memunculkan kandidat lain untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP yang baru. Ia menjelaskan, penunjukkan Suharso sudah final berdasarkan rapat pengurus harian.

"Pertanyaannya sekarang kalau di Mukernas muncul nama baru bisa atau enggak? Ya tidak bisa. Karena Posisi Mukernas hanya mengukuhkan atau tidak mengkuhkan (Suharso sebagai Plt Ketum)" kata Arsul.

Baca juga: Waketum PPP Tegaskan Tak Ada Intervensi Pada Penunjukkan Plt Ketum Suharso Monoarfa

Arsul menjelaskan ada mekanisme lain yang diatur apabila mayoritas perwakilan PPP yang hadir di Mukernas tak setuju terhadap pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum.

Mekanisme itu adalah dengan memerintahkan pengurus harian DPP PPP untuk melakukan rapat harian kembali dalam menentukan Plt Ketum PPP pengganti Suharso.

"Kalau Mukernas 'Saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi', maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Itu tertib, logical stepnya gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri," kata dia.

Kompas TV Penangkapan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romy terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan masih maraknya praktik jual beli untuk pengisian jabatan di lembaga pemerintahan. Kita sudah sering dengar gaung reformasi birokrasi di pemerintahan dengan segala aturannya tapi masih saja ada celah untuk menggunakan cara-cara tak legal.Bagaimana menutup celah praktik jual beli jabatan ini? KompasTV membahasnya bersama anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo<strong>, </strong>Tama S Langkun Peneliti Indonesia Corruption Watch dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto. #Korupsi #Romahurmuziy #KementrianAgama #OTT #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com