Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Bareskrim Polri yang baru diharapkan dapat mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Setara Institute menyarankan dua rekomendasi bagi Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu segera tuntas.

Direktur Riset Setara Institute Halili menuturkan, saran pertama adalah penanganan kasus Novel harus dijauhkan dari tendensi politik.

Halili meyakini, lamanya penanganan kasus Novel selama ini akibat tingginya tensi politik.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Dia menduga, kasus itu  tak kunjung terungkap akibat keterlibatan 'orang kuat' di lingkaran Polri untuk menghambat penanganan kasus tersebut.

"Saya termasuk yang sangat yakin bahwa ada dimensi politik kuat dalam kasus Novel. Tidak hanya tindakan kriminal biasa, kalau tidak karena melibatkan 'orang kuat', saya kira kasus ini akan selesai jauh-jauh hari," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Dia mengungkapkan, agar tidak ada tekanan politik, maka Listyo Sigit perlu melakukan penanganan dengan kacamata hukum murni.

Penanganan hukum murni diyakini dapat melahirkan pengungkapan secara adil.

Baca juga: Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Sebaliknya, Jokowi menjadi orang yang paling dirugikan apabila penanganan masih mempertimbangkan tendensi politik.

"Kalau tendensi politik itu digunakan, kan sebenarnya yang paling tidak diuntungkan kan Pak Jokowi, seakan-akan yang berkepentingan kasus ini kan Bapak Jokowi," kata Halili.

Sedangkan, saran kedua berupa inisiatif Listyo Sigit Prabowo itu sendiri.

Dia mengatakan, penunjukan Listyo juga harus dibaca sebagai upaya penjernihan atas stigma publik yang menganggap penguasa menggunakan hukum untuk kepentingan politik.

Namun demikian, Listyo Sigit Prabowo juga harus menyadari bahwa publik telah lama menanti agar kasus tersebut segera rampung.

"Tetapi jangan lupa, dukungan publik untuk konteks ini mestinya sudah harus dibaca sebagai dukungan politik. Maksud saya, kalau misalnya untuk penegakan hukum (kasus Novel) membutuhkan energi politik, energi politik itu cukup publik dan Presiden," kata dia.

"Saya kira cukuplah energi politik dari publik dan Presiden untuk menggunakan hukum semurni-murninya dalam rangka penyelasaian kasus ini," kata Halili.