Pilpres Disebut Berbiaya Tinggi, Ketua KPU Bilang "Itu Konsekuensi"

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, politik biaya tinggi sudah menjadi konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu presiden.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil yang menyebut bahwa pilpres berbiaya tinggi sehingga pemilihan presiden ada baiknya dilakukan secara tak langsung.

"Loh, pemilu itu memang ada konsekuensi biayanya," kata Arief usai rapat kerja kesiapan pilkada dengan KPU Jawa Tengah di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Meski ada konsekuensi biaya, Arief mengatakan, pilpres melahirkan regenerasi kepemimpinan. Akibatnya, proses demokrasi pun berjalan.

Sementara pemilihan pemimpin secara tidak langsung, meskipun tidak buruk, tetapi tidak melahirkan proses demokrasi.

"Misalnya negara yang berbentuk kerajaan. Kalau sang raja mangkat, yang gantikan siapa? Putra mahkotanya. Enggak pakai lama, besok keluarkan SK pelantikan putra mahkota, selesai," ujar Arief.

Arief menambahkan, pemilihan presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Jika seluruh elemen terlibat, rakyat pun akan menjadi lebih peduli terhadap penyelenggaraan negara. 

"Jadi, memang ada sisi plus minusnya. Biayanya jadi lebih mahal, memang karena itu konsekuensinya, karena ada proses yang panjang," kata Arief.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR.

Hal ini disampaikan PBNU ke Ketua MPR Bambang Soesatyo, ketika petinggi parlemen itu melakukan safari politik, Rabu (27/11/2019).

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presdien dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," kata Bambang Soesatyo usai safari politiknya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ditanya Wacana Pilpres Tak Langsung, Ketua KPU Klaim Keberhasilan Pemilu

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

Mereka menimbang, pemilihan presiden secara langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. "Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.