Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Kompas.com - 19/11/2019, 05:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan, pemerintah tidak bisa menjamin ke depannya Indonesia bisa terbebas dari kelompok intoleran.

Namun, dirinya menegaskan harus ada upaya berbagai pihak untuk bisa mengantisipasi menguatnya sikap intoleran.

"Ya kita tidak bisa menjamin negara bisa bebas dari kelompok intoleran. Tergantung kepada kita," ujar Hariyono saat mengisi materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Jakarta, Kota Intoleran

Hariyono lalu menjelaskan, pemerintah lewat sejumlah instansi sudah memiliki tugas untuk mengantisipasi sikap intoleran.

Dia mencontohkan, BPIP memiliki tugas mensosialisasikan Pancasila secara promotif.

"Yakni bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup yang bisa kami sosialisasikan secara terus-menerus, " ungkap Hariyono.

Baca juga: Zulkifli Hasan : Tuduhan Islam Intoleran itu Salah Alamat

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 memiliki tugas koersif yang menyasar kepada individu yang telah terpapar radikalisme danmengancam eksistensi negara.

Selain itu, Hariyono mengungkapkan institusi pendidikan bisa berfungsi mensosialisasikan Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah.

Lewat peran berbagai pihak, Pancasila diharapkan bisa dijadikan sebagai logos atau ilmu yang menjiwai karakter hidup bangsa.

Baca juga: Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif

Hariyono menambahkan, munculnya kelompok intoleran di Indonesia tidak hanya disebabkan faktor internal.

Dinamika perkembangan global menurut dia juga memberikan pengaruh yang besar.

Salah satunya menguatnya paham intoleran dari Timur Tengah.

"Kebetulan di Timur Tengah ada penekanan sehingga kelompok mereka terpinggirkan, sehingga itu masuk ke Indonesia," kata Hariyono.

Kompas TV Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas menyebutkan perlunya waspada pada sejumlah paham yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo, perlu tetap mewaspadai adanya kelompok intoleran yang berupaya mengganti ideologi Pancasila. Agus Widjojo menegaskan ideologi Pancasila sudah mutlak, tidak tergantikan. Wacana NKRI Bersyariah yang coba diwacanakan perlu diwaspadai karena tidak selaras dengan elemen NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com