Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Kompas.com - 17/11/2019, 16:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan meminta aparat keamanan tegas menindak pihak-pihak yang intoleran terhadap kebebasan beragama.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, partainya sangat mengkhawatirkan maraknya tindakan intoleran beberapa waktu belakangan.

Sebab, ia menambahkan, intoleransi telah merobek kerukunan kehidupan berbangsa.

“Aparat keamanan tidak perlu ragu dan wajib kedepankan hukum bagi tindakan sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya dan main hakim sendiri terhadap kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan setiap warga bangsa,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (17/11/2019).

Hasto mengatakan, seharusnya seluruh komponen menyadari bahwa kultur asli bangsa Indonesia menjalankan ketuhanan dengan meneladani sifat Tuhan tanpa egoisme agama dan menyatu dengan tradisi kebudayaan bangsa.

Hal ini penting dijalankan untuk memastikan kehidupan beragama berjalan baik, penuh budi pekerti, dan toleransi.

“Terlebih konstitusi telah menegaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perintah konstitusi inilah yang menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa” ujar dia.

Bagi PDI-P, lanjut Hasto, budi pekerti dan toleransi telah hidup dan menjadi kultur bangsa.

Seluruhnya diwarnai oleh tradisi kehidupan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang mengedepankan kerukunan, tepo sliro, dan hormat-menghormati perbedaan sehingga rakyat bisa hidup berdampingan secara damai.

"Berketuhanan tanpa nilai kemanusiaan dan tanpa keadaban publik sama saja melupakan esensi dasar agama untuk kebaikan umat manusia dalam relasi dengan Sang Pencipta, seluruh isi alam raya, dan dengan sesama manusia” kata Hasto.

"Mari kedepankan budi pekerti, keadaban publik, dan jiwai prinsip ketuhanan dengan sepenuh hati," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com