Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, mengaku ditanya soal bisnisnya saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (18/11/2019).

"Jadi saksi saja tentang OTT kemarin, untuk ya Pak Isa, Pak Dzulmi Eldin, Syamsudin. (Ditanya) macam-macam, bisnis apa, kerja apa, begitu saja," kata Yamitema kepada wartawan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Kepada wartawan, Yamitema juga mengaku kenal dengan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansari.

Namun, ia membantah bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah menjalin kerja sama dengan Pemkot Medan atau mengikuti lelang proyek di Pemkot Medan.

"Enggak ada, enggak ada pernah (kerja sama). Enggak ada (mengikuti lelang proyek, enggak ada sama sekali," ujar Yamitema.

Baca juga: Periksa Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Wali Kota Medan, Ini yang Didalami KPK

Hari ini penyidik memeriksa Yamitema atas statusnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa yang banyak bergerak di bidang pembangunan jalan dan sekolah.

Ia diperiksa untuk tersangka Isa Ansyari yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan nonaktif.

Yamitema diperiksa sekitar 5 jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.07 WIB dan meninggalkan kantor KPK itu pada pukul 15.26 WIB.

KPK menetapkan Wali Kota Meda Dzulmi Eldin menjadi tersangka kasus dugaan suap dari Isa Ansyari. Dzulmi diduga menerima suap sebesar Rp 380 juta dari Februari hingga September 2019.

Baca juga: Menkumham Yasonna Minta Anaknya Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

Kasus Dzulmi ini bermula pada 6 Februari 2019 ketika Dzulmi melantik Isa Ansyari menjadi Kepala Dinas PUPR Kota Medan.

Setelah pelantikan tersebut, Isa diduga rutin memberikan sejumlah uang kepada Dzulmi sebesar Rp 20 juta setiap bulan.

Pemberian terhitung mulai Maret 2019 hingga Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang Rp 50 juta ke Dzulmi.

Selain itu, Isa diduga merealisasikan permintaan uang Rp 250 juta untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang.

Sebab, sekitar Juli 2019, Dzulmi melakukan perjalanan dinas ke Jepang dalam rangka kerja sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Kunjungan Dzulmi ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Saat kunjungan, Dzulmi juga ditemani istri dan dua anaknya serta beberapa orang yang tidak memiliki kepentingan dengan kunjungan kerja tersebut.