Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Rakornas PKS, Anies Banggakan Transportasi Publik dan Berkurangnya Kemacetan Jakarta

Kompas.com - 14/11/2019, 16:51 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, saat ini jumlah pengguna transportasi di Jakarta mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut terjadi karena jaringan transportasi publik yang mulai terintegrasi.

"Sekarang, alhamdulillah, jaringan transportasi di Jakarta sudah mulai terintegrasikan," ujar Anies saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Menurut Anies, jumlah pengguna transportasi di Jakarta pada 2017 mencapai 340 ribu per hari.

Jumlah ini mengalami peningkatan pada 2018 sebesar dua kali lipat menjadi 650 ribu orang.

"Begitu diintegrasikan semuanya, dengan satu tiket bisa pindah ke lain moda secara leluasa. Dalam dua tahun naik dua kali lipat," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga: Temuan Anggaran Janggal DKI, Anies: Saya Tidak Bersalah

Dengan meningkatnya pengguna transportasi publik, kata Anies, berimbas pada menurunnya biaya hidup dan tingkat kemacetan di Jakarta.

Anies mengatakan, penurunan biaya transportasi mengakibatkan menurunnya biaya hidup masyarakat.

Selain itu, Anies juga mengklaim soal penurunan tingkat kemacetan di Jakarta.

Baca juga: Anies Hadiri Kongres Nasdem, Pengamat : Latihan Panggung Untuk Pilpres

Dalam satu tahun Jakarta berhasil menduduki peringkat ketujuh dari 10 kota di dunia dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Turun sebanyak dua peringkat yang sebelumnya berada di urutan keempat.

"Alhamdulillah Jakarta tahun ini menjadi satu dari tiga kota di dunia yang disebut sebagai kota the most improved public transport in the world. Kota dengan perbaikan public transport terbaik di dunia," tutur dia.

Dalam acara Rakornas tersebut hadir sejumlah petinggi PKS antara lain, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Kompas TV Ketum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh sempat menyinggung proyeksi capres 2024. Surya Paloh meredam spekulasi soal nama-nama yang dikabarkan bakal diusung NasDem di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh dalam Hari Ulang Tahun ke-8 Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/19). Surya Palon bahkan membantah nama-nama kepala daerah, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubnernur Jawa Timur Khofifah, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang disebut-sebut bakal menjadi capres Partai Nasdem pada pilpres nanti. “Jadi kalau ada yang mengatakan ini berpihak kepada Bung Anies, ah salah itu. Berpihak kepada Ridwan Kamil, apalagi, salah itu. Khofifah? belum tentu itu,” ujar Surya Paloh. #SuryaPaloh #Jokowi #Nasdem
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com