Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Peringatan Keras Ketua DPD Golkar Babel untuk Seluruh Kader Golkar

Kompas.com - 13/11/2019, 13:56 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Nuansa kekhawatiran sekaligus semacam 'peringatan keras' disampaikan Ketua DPD Golkar Bangka Belitung (Babel), Hendra Apollo, menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Ia berpendapat, saat ini konflik dan ancaman perpecahan di internal Parai Golkar kian menajam.

Untuk itu, Hendra Appollo menawarkan musyawarah mufakat sebagai solusi perkubuan yang terjadi di antara kader Partai Golkar.

"Harus aklamasi. Atau, ya, musyawarah mufakat!" kata Hendra dalam pernyataan tertulis, Rabu (13/11/2019).

Ia menegaskan, penetapan Ketua Umum Partai Golkar harus dilakukan secara aklamasi.

"Harus bisa! Kalau tidak aklamasi, ya, musyawarah mufakat. Itu memang jalan terbaik. Kalau sampai ke acara pemilihan, pastinya dengan pemungutan suara, itu bahaya! Voting berpotensi mengancam keutuhan partai. Saya khawatirkan partai akan kembali pecah, bahkan mungkin saja akan lahir partai baru," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Golkar bersama seluruh Dewan Pimpinan Pusat menggelar Rapat Pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Sebagai informasi, DPD Partai Golkar Babel dengan delapan suara, solid mendukung Airlangga Hartarto.

Selama ini, Airlangga dinilai bekerja keras untuk Partai Golkar.

Hasilnya, ia melanjutkan, Golkar meraup suara kedua teratas saat pemilu legislatif dan berhasil menempatkan kader-kader terbaik di parlemen maupun pemerintahan.

"Kami perjuangkan aklamasi atau musyawarah mufakat untuk Pak Airlangga Hartarto," ucap dia.

Rapimnas Partai Golkar

Menurut Hendra, dukungan DPD Babel akan disampaikan secara resmi saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar 14 dan 15 November 2019.

"Sikap seluruh voter atau pemilik suara di Babel sudah jelas. Kami solid untuk aklamasi atau musyawarah mufakat. Pilihannya hanya dua itu, kalau tidak aklamasi ya musyawarah mufakat. Kalau memungkinkan sikap Babel ini akan saya sampaikan di Rapimnas," kata Wakil Ketua DPRD Babel itu.

Rapimnas Partai Golkar yang digelar medio November ini merupakan mekanisme wajib bagi partai berlambang pohon beringin itu sebelum perhelatan munas.

Sebagai informasi, Rapimnas Golkar diikuti seluruh pengurus DPP Partai Golkar dan pimpinan DPD tingkat I Partai Golkar dari seluruh Indonesia.

Selain mengesahkan jadwal pelaksanaan Munas Golkar, Rapimnas juga membahas persiapan gelaran Pilkada serentak 2020.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com