Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jembatan dan Sekolah Ambruk karena Tendernya Akhir Tahun

Kompas.com - 06/11/2019, 11:43 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan adanya proses e-tendering proyek di kementerian maupun lembaga yang baru dikerjakan jelang akhir tahun.

Menurut Jokowi, lambatnya pelaksanaan e-tendering berdampak pada kualitas dari pembangunan yang dikerjakan.

"Akhirnya apa? Ya, kualitasnya pasti jelek, jembatan ambruk, November masih tender gimana? SD (Sekolah Dasar) ada yang ambruk, gedung (ambruk), karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk hulan musim hujan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Jokowi: Cangkul Masa Masih Impor? Kebangetan!

E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sampai November 2019, ada pekerjaan senilai Rp 39 triliun sedang berproses di sistem e-tendering, termasuk pekerjaan kontruksi Rp 31,7 triliun.

Baca juga: LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Peringkat 2 di KPK

Dengan melihat data tersebut, Jokowi pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering. Jangan sampai prosesnya kembali dilakukan di akhir tahun.

"Ini tinggal dua bulan masih urusan kontruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan," papar Jokowi.

"Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik, kontraktornya juga tidak dikejar-kejar kayak dikejar kejar hantu," sambungnya.

Kompas TV Melesetnya target pertumbuhan ekonomi dan pola subsidi energi pemerintah menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. pemerintah diminta tak selalu menjadikan faktor eksternal sebagai alasan tak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com