Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enam Polisi Disanksi karena Bawa Senpi Amankan Demo, Komnas HAM: Mereka Menembak?

Kompas.com - 29/10/2019, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pelanggaran prosedur enam orang polisi yang membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa di Kendari pada September lalu dinilai tak boleh berhenti pada sanksi internal.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, kaitan antara pelanggaran enam orang polisi tersebut dengan kasus tewasnya dua orang mahasiswa akibat luka tembak dalam aksi unjuk rasa itu mesti dijawab.

"Kesalahan yang di perbuat ini pertama kan harus dijawab, apakah enam orang ini benar yang menembak dua orang itu. Itu yang kemudian kami ingin ketahui lanjut," kata Beka di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Komnas HAM Kawal Kasus Polisi Bersenjata Api Saat Demo di Kendari

Beka menuturkan, Komnas HAM telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap penyebab adanya korban tewas dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada September lalu, termasuk unjuk rasa yang berlangsung di Kendari.

Beka menegaskan, Komnas HAM akan ikut mengawal kasus pelanggaran prosedur keenam polisi tersebut hingga keenam polisi itu mendapat hukuman setimpal.

"Nanti kami akan periksa, apakah hukuman disiplin yang sudah dikenakan kepada enam orang ini cukup atau tidak, atau setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka.

Baca juga: 2 Mahasiswa Tewas Saat Demo di Kendari, Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala 6 Polisi Ditunda

Diberitakan, enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara, dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar standard operational procedure (SOP) dengan membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Dalam sidang disiplin, terungkap bahwa tiga dari enam polisi tersebut melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ini 5 Sanksi bagi 6 Polisi yang Bawa Senjata Api Saat Pengamanan Demo Mahasiswa Kendari

Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, ketiganya melepaskan tembakan ke udara sebanyak satu dan dua kali.

"Mereka melepaskan tembakan ke atas sebanyak satu dan dua kali. Ada dua tiga orang yang menembak ke atas, inisialnya DK cs," kata Hendro.

Hendro mengatakan, kelima polisi itu tidak mengikuti apel sebelum melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa sehingga mereka tidak mendengar arahan atau instruksi kapolres.

Kompas TV Propam Polda Sulawesi Tenggara menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 6 anggota Polri yang melanggar standar operasional prosedur dengan membawa senjata api saat melakukan pengamanan unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara 27 September lalu. Kepala sub Bidang Penerangan Masyarakat Kompol Agus Mulyadi mengatakan penjatuhan hukuman disiplin kepada 6 anggota Polri itu setelah mereka menjalani sidang disiplin sebanyak 2 kali. Keenam anggota polisi tersebut terbukti melanggar SOP dengan membawa senjata api saat melakukan pengamanan unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara 27 September lalu. Adapun sangsi hukuman yang di berikan untuk ke 6 anggota Polri yakni teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat dan pemindahan penugasan. #DemoMahasiswa #Kendari #Polisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com