Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Kawal Kasus Polisi Bersenjata Api Saat Demo di Kendari

Kompas.com - 29/10/2019, 16:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut mengawal proses hukum enam orang polisi yang terbukti membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, September 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, Komnas HAM akan memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada keenam polisi itu setimpal dengan perbuatannya.

"Nanti kami akan periksa, apakah hukuman disiplin yang sudah dikenakan kepada enam orang ini cukup atau tidak, atau setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: 2 Mahasiswa Tewas Saat Demo di Kendari, Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala 6 Polisi Ditunda

Beka menuturkan, pertanyaan yang harus dijawab polisi saat ini adalah, apakah keenam polisi itu menembakkan senjata apinya sehingga menyebabkan dua orang mahasiswa tewas atau tidak.

Beka mengatakan, Komnas HAM telah membentum Tim Pencari Fakta guna mengungkap pertanyaan tersebut. Tim, kata Beka, sudah mulai bergerak dengan memeriksa sejumlah keterangan dari beberapa pihak.

"Kami akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk detil-detil lainnya," ujar Beka.

Diberitakan, enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara, dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar standard operational procedure (SOP) dengan membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Dalam sidang disiplin, terungkap bahwa tiga dari enam polisi tersebut melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: 5 Polisi yang Bawa Senpi Saat Amankan Demo di Kendari Ternyata Tak Ikut Apel

Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, ketiganya melepaskan tembakan ke udara sebanyak satu dan dua kali.

Mereka melepaskan tembakan ke atas sebanyak satu dan dua kali. Ada dua tiga orang yang menembak ke atas, inisialnya DK cs," kata Hendro.

Hendro mengatakan bahwa kelima polisi tersebut tidak mengikuti apel sebelum melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa sehingga mereka tidak mendengar arahan atau instruksi kapolres. 

 

Kompas TV Silaturahmi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu dianggap menjadi titik mulai membaiknya hubungan dua keluarga mantan presiden RI ini. Saat itu Demokrat digadang-gadang bakal bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Apalagi ditambah dengan sejumlah pertemuan, baik antara AHY dengan Jokowi maupun sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga pengumuman dan pelantikan menteri dan wakil menteri, tidak ada satu orang pun yang menjadi representasi Partai Demokrat. Rumor pun menyeruak. Seperti pernyataan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, yang kami kutip dari laman Detik.com. Ia menduga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak setuju kalau Demokrat masuk koalisi.<br /> Menurutnya penolakan terhadap Demokrat sama halnya dengan menolak putra SBY, yaitu AHY. Menanggapi pernyataan Andi Arief, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pemilihan menteri telah melalui proses yang panjang dan sepenuhnya hak presiden. Puan juga menegaskan hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tetap baik. Puan menambahkan jika pihak yang menuding adanya upaya menjegal AHY di Kabinet Indonesia Maju hanya sekadar untuk memberi kesan seolah-olah ada masalah dalam pemilihan menteri Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. #SBYMegawati #KabinetIndonesiaMaju #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com