Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkopolhukam Mahfud MD Mengaku Pernah Takut Tentara

Kompas.com - 23/10/2019, 21:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku takut kepada tentara ketika ia menjadi mahasiswa dan dosen muda pada Orde Baru.

"Dulu waktu zaman orba itu saya adalah mahasiswa dan dosen muda, takut sama tentara," kata Mahfud ketika serah-terima jabatan Menkopolhukam dengan Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Wiranto Minta Pegawai Kemenkopolhukam Bantu Mahfud MD

Kendati demikian, ada sejumlah tokoh militer yang ia kagumi, mulai dari Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sudrajat, hingga Sarwan Hamid.

"Ternyata banyak, ada jenderal yang pintar-pintar begitu. Gambaran orang di zaman Orba, kalau tentara tuh kasar, tetapi Pak Wiranto itu orangnya pintar. Ketika jadi panglima, menteri. Pak Sudrajat, Pak SBY, dan Pak Sarwan Hamid juga," kata dia.

Kendati demikian, Mahfud tidak menjelaskan ketakutan bagaimana yang sempat dialaminya terhadap tentara.

Adapun Kemenkopolhukam membawahi 10 kementerian dan lima lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI.

Saat melakukan serah terima jabatan dengan Wiranto, Mahfud diberikan buku yang berisi tugas-tugas Kemenkopolhukam yang dapat dipelajari Mahfud.

Ia menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam. Setelah dilantik sebagai menkopolhukam, Mahfud langsung datang ke Kantor Kemenkopolhukam untuk serah-terima jabatan dengan Wiranto.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Sudah Dua Kali Gantikan Pak Wiranto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam di Istana pada Rabu (23/10/2019) pagi.

Jokowi menyebutkan, Mahfud ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum dan pemberantasan terorisme.

"Beliau akan menjadi Menkopolhukam sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Prof Mahfud MD," kata Jokowi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com