Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Kompas.com - 22/10/2019, 22:50 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti, berpendapat, penunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga memiliki efek negatif.

Ray menilai, efek negatif tersebut terkait proses demokratisasi di Indonesia. Menurut dia, hal itu akan memengaruhi cara masyarakat dalam membangun komitmen.

Ray mengatakan, ketika pemilih mencoblos Joko Widodo-Ma'ruf Amin, artinya mereka tidak memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Begitu pula sebaliknya.

"Karena kita tidak terbiasa untuk membangun suatu komitmen. Waktu pemilih itu menggunakan hak pilihnya kepada Pak Jokowi kan asumsinya mereka sudah mengatakan tidak pada Prabowo," kata Ray ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

"Ketika masyarakat mengatakan memilih Prabowo, karena mereka nengatakan tidak pada Jokowi. Itu kan kemudian sekarang keduanya malah bertemu. Kok ini enggak benar secara komitmen maksud saya," ucap Ray.

Baca juga: Bertemu Presiden PKS, Prabowo Ungkap Alasan Gabung Pemerintahan Jokowi

Ia menilai bahwa rekonsiliasi tidak selalu dimaknai dengan bergabungnya dua pihak dengan pilihan berbeda.

Menurut dia, salah satu bentuk rekonsiliasi tersebut berupa saling menghormati posisi masing-masing pihak.

Pihak pemerintah bekerja sesuai tugasnya, sedangkan pihak oposisi bertugas mengontrol.

"Rekonsiliasi tidak harus dimaknai dengan memasukkan unsur yang berbeda ke dalam itu gitu. Rekonsiliasi itu justru salah satunya adalah saling menghormati posisi masing-masing," ujar Ray.

"Yang berkuasa melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang kalah ya melaksanakan uji kontrol atau oposisinya. Jadi kedua-keduanya saling menghormati, artinya tidak ada keinginan untuk saling menjatuhkan, yang ada saling mengoreksi," kata dia. 

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com