Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden PKS, Prabowo Ungkap Alasan Gabung Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 22/10/2019, 22:02 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Pertemuan terjadi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019) malam.

Menurut Sohibul Iman, Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dalam pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan.

"Kalkulasi rasional dari Gerindra, mereka melihat bahwa kalau masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, mereka bisa memberikan kontribusi jauh lebih baik, dan itu kami hormati," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

"Jadi Pak Prabowo melihat masuk dalam pemerintahan itu memberikan peluang bisa mengabdi lebih baik daripada di luar. Ya kami hormati," ucapnya.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Sohibul Tegaskan Sikap PKS sebagai Oposisi

Dalam pertemuan itu, Sohibul Iman juga menegaskan sikap politik PKS yang berbeda dengan Partai Gerindra.

PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi.

Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra.

"Kami tegaskan meski pilihan politik kami berbeda. Pak Prabowo memilih untuk di dalam kami tetap di luar. Tapi kita tetap saling menghormati dan komunikasi, silaturahim tetap kami jaga," kata Sohibul.

Baca juga: Presiden PKS: Kami Hormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Seperti diketahui Prabowo telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan Prabowo memastikan Partai Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam kabinet.

Sementara PKS merupakan mitra koalisi Partai Gerindra pada Pilpres 2019 yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com