Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Berharap Dapat Jatah Menteri di Bidang Ini...

Kompas.com - 18/10/2019, 13:26 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menuturkan bahwa partainya berkomitmen menjaga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berjalan efektif.

Dengan demikian, PDI-P berharap mendapat posisi menteri yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau harapan PDI Perjuangan, ya kami ada dalam posisi menteri-menteri yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan yang kaitannya dengan kesejahteraan rakyat," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: PPP Serahkan soal Jatah Menteri Sepenuhnya kepada Jokowi

Arif mengatakan, sebagai parpol utama dalam koalisi pendukung, PDI-P ingin mengawal jalannya pemerintahan secara efektif.

Efektif artinya tidak saja lancar, sukses, dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan, tapi juga mampu untuk menjawab masalah rakyat, yaitu kesejahteraan rakyat.

Namun, Arif enggan untuk menyebutkan secara spesifik pos kementerian apa saja yang diajukan oleh PDI-P kepada Presiden Jokowi.

"Yang memiliki kewenangan untuk membicarakan soal itu adalah ketua umum partai, Ibu Mega. Beliau yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan membicarakannya dengan Presiden dan tentu saja jadi kewenangannya Presiden," kata Arif.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Jokwoi melalui akun Twitternya menyebut, susunan kabinet telah rampung, tetapi bakal ia umumkan seusai pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama atau setelahnya," tulis Jokowi. 

 

Kompas TV Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi apakah bergabung di koalisi pemerintah atau oposisi, sementara Sandiaga Uno secara pribadi lebih setuju jika Gerindra tetap menjadi oposisi. Ke mana sebetulnya arah politik dari Partai Gerindra? Apakah benar ada dua pendapat di Gerindra yang membuat partai itu belum mengambil sikap tegas? Bagaimana pula dengan PKS yang kemungkinan akan sendirian menjadi oposisi?<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com