Kompas.com - 18/10/2019, 13:07 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekjen PPP Arsul Sani
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya penetapan menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo.

Arsul menilai, dalam penyusunan kabinet, Jokowi merupakan pihak yang paling berwenang menentukan formasi.

Karena itu, terkait jatah menteri untuk PPP, ia memasrahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Baca juga: Menteri dari Parpol Dinilai Persulit Jokowi Ambil Kebijakan Pro Rakyat

Arsul menilai masing-masing partai memiliki cara yang berbeda dalam mengomunikasikan ke publik ihwal penyusunan kabinet.

"Soal menteri PPP menyerahkan saja kepada Pak Jokowi. Kami bersikap tidak ingin mempublikasikannya kepada publik sebagai penghormatan terhadap hak prerogatif Presiden terpilih," kata Arsul melalui pesan singkat, Jumat (18/10/2019).

"PPP ya beda pendekatannya," lanjut Arsul.

Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Namun, hingga kini Jokowi masih menutup rapat informasi mengenai siapa saja yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Baca juga: Bukan Perppu, Ini Usul PPP ke Jokowi demi Selesaikan Polemik UU KPK

Jokowi melalui akun Twitter-nya menyebutkan, susunan kabinet telah rampung. Namun, dia akan mengumumkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya," tulis Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

UPDATE: Total 4.345 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 16 di 6 Negara

Nasional
Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Nasional
PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Nasional
Kondisi Masyarakat yang Sehat Jadi Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi Masyarakat yang Sehat Jadi Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X