Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelenggara Negara Takut Pakai Anggaran, Jamintel Sebut TP4 Solusinya

Kompas.com - 15/10/2019, 14:12 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S Marinka mengakui, instrumen pidana follow the money memang ampuh dalam rangka pemulihan aset negara.

Namun, cara itu seringkali membuat penyelenggara negara takut dalam mengambil keputusan kebijakan sehingga pada akhirnya berdampak pada tersendatnya pembangunan nasional.

"Follow the money adalah instrumen pidana yang seringkali dirasakan cukup efektif," ujar Jan saat acara seminar bertajuk penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Tapi ternyata ada perubahan. Pandangan instrumen pidana tidak lagi menjadi instrumen yang paling dikedepankan. Istilah kita, ultimum remedium, akhirnya (follow the money) jadi sarana terakhir," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan mencontohkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Ketika baru memasuki tahap lelang saja, penyelenggara negara sudah takut akan tersangkut hukum.

"Mereka habis selesai (pengadaan barang dan jasa), dipanggil oleh institusi satu, dipanggil lagi oleh institusi yang lain. Begitu selanjutnya akhirnya timbul rasa takut," ujar Jan.

Rasa takut itu berakibat rendahnya penyerapan anggaran. Dampaknya, pembangunan terhambat.

"Ini yang harus kita pahami bersama. Ketika pembangunan terhambat siapa yang disalahkan, aparat penegak hukum," ucap dia.

Presiden Joko Widodo, lanjut Jan, pernah mengumpulkan pimpinan-pimpinan di lembaga aparat penegak hukum. Kepala negara menginstruksikan agar penegak hukum mengedepankan pencegahan dan pengawasan.

Kejaksaan Agung pun menindaklanjuti instruksi Jokowi tersebut dengan membentuk TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) demi mengawal penyerapan anggaran negara.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Jan menyebut, TP4 berjalan dengan baik. Tim mengawal program-program pemerintah mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi, terutama program di pemerintah daerah.

TP4 diharapkan jadi solusi rasa takut yang seringkali hinggap di penyelenggara negara sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan.

"Sehingga dari kawal program perencanaan, kita sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan harapan tidak lagi menimbulkan rasa takut," ujar Jan.

"Dan kami melihat keberhasilan pembangunan infrastruktur, kemudian di bawah ada pendistribusian dana desa semua berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tetap sasaran," lanjut dia.

 

Kompas TV Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan mereka memberikan perlindungan kepada saksi mata dalam kasus ini. Saat ini LPSK terus berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memberikan perlindungan kepada para saksi termasuk saksi kunci dalam insiden penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto pada Kamis (10/10/2019) lalu. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan para saksi yang merasa terancam bisa segera melayangkan surat permintaan perlindungan. #LPSK #Saksi #PenyeranganWiranto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com