Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Prediksi Sektor Hukum Jadi Anak Tiri di Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 15/10/2019, 06:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz memprediksi, isu korupsi dan reformasi lembaga hukum tidak akan menjadi fokus utama di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Sebab, ketidakfokousan itu sudah nampak selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2019.

"Ke depan, kami memproyeksi bahwa isu korupsi penegakan dan reformasi lembaga hukum akan jadi isu anak tiri di pemerintahan periode kedua," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Preseden yang sama kita alami selama lima tahun," lanjut dia.

Baca juga: YLBHI Prediksi Isu Hukum dan HAM Kian Kelam di Periode Ke-2 Jokowi

Donal mengatakan, selama lima tahun pertama pemerintahan, Jokowi hanya bicara perihal investasi dan perizinan.

Urusan pemberantasan korupsi bahkan dikecilkan hanya pada persoalan perizinan saja.

Jokowi pun sempat membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Tetapi, hingga saat ini, tidak terdengar capaian yang telah diraih oleh satgas tersebut.

Karena mengecilkan isu korupsi itulah, pada akhirnya isu-isu korupsi yang besar justru tidak mendapat perhatian.

"Jadi hanya dikerdilkan pemberantasan korupsi. Korupsi yang lebih besar, grand corruption-nya jadi isu yang tidak disentuh secara komplit dan tegas oleh Jokowi," kata Donal.

Selama lima tahun, ICW mencatat ada 23 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI. Dua kasus melibatkan menteri dan 85 kasus menjerat kepala daerah.

Baca juga: Fakta Tol Langit Palapa Ring, dari Mangkrak hingga Diresmikan Presiden Jokowi Hari Ini

Donal menyebut, hal ini sebenarnya perlu perhatian ekstra dari presiden. Karena jika tidak, hal yang sama akan terus terjadi setiap tahunnya dam menjadi akar persoalan korupsi yang tak pernah berakhir.

"Persoalan yang sama akan terus terjadi karena hari ini nyaris enggak mendengar visi Jokowi terkait reformasi parpol dan kelembagaan politik kita yang menjadi momok persoalan yang terjadi," kata dia. 


 

Kompas TV #MencariPemimpin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com