Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Gerindra Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Berbahaya Bagi Demokrasi

Kompas.com - 11/10/2019, 21:31 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyayangkan apabila Partai Gerindra justru bergabung ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Apabila Gerindra menjadi partai koalisi partai politik pendukung pemerintah, kata Adi, maka hal itu akan membahayakan demokrasi.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi. Padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka enggak suka. Bukan PKS, bukan PAN, bukan Demokrat. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu, tentu akan jadi lelucon," lanjut dia.

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi dari Pertemuan dengan SBY dan Prabowo...

Adi juga tak membayangkan jika Gerindra yang selama ini kritis kepada pemerintah setiap harinya, namun ke depan justru akan memuji-muji Jokowi.

Adi menilai, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sebab, selama Pilpres 2019 kemarin, rakyat terbelah karena membela Jokowi dan Prabowo yang bersaing sengit. Namun setelah kompetisi, justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.

"Agak sedikit aneh aja politik kita ini. Kemarin berantem ekstrim pendapatnya sampai terbelah, tiba-tiba saling berangkulan di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model poltiik kita," tegas Adi.

"Itu artinya politik kita selama ini gincu saja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasihan rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on".

"Karena kasian rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore tadi, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo. 

 

Kompas TV Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (10/10/2019). Pertemuan ini menjadi pertemuan ketiga usai gelaran pilpres, setelah sebelumnya bertemu di MRT Jakarta Minggu (13/7/2019) dan dalam Kongres PDI Perjuangan. #JokoWidodo #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com