Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Kompas.com - 11/10/2019, 18:17 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah Jokowi untuk meminta dukungan tanpa syarat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, sedangkan pertemuan Jokowi dan SBY terjadi pada Kamis (10/10/2019).

"Saya melihatnya kemungkinan kader Prabowo dan SBY yang akan masuk kabinet Jokowi sangat tipis. Maka, kemungkinan besar mereka dipanggil untuk tetap mendukung (pemerintah), tetapi tanpa syarat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat.

Ia menduga, tak ada kader dari Gerindra dan Demokrat yang akan masuk kabinet periode 2019-2024.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka...

 

Kendati demikian, menurut Hendri, bisa saja ada calon menteri yang berlatar belakang profesional tetapi terafiliasi dengan salah satu partai tersebut.

"Bisa saja ada menteri profesional yang terafiliasi dengan Prabowo atau SBY, mungkin saja ada," ucap dia. 

Di sisi lain, seperti diungkapkan Hendri, pertemuan dengan Prabowo dan SBY juga jadi wadah bagi Jokowi untuk konsultasi soal masalah terkini, seperti polemik revisi UU KPK beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang masih jadi polemik dan pemindahan ibu kota.

"Tentang pemindahan ibu kota dan Perppu KPK, Pak Jokowi memang perlu konsultasi dengan mereka. Itu langkah strategis bicara dengan Prabowo dan SBY," ucap dia. 

Prabowo mengaku siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, menurut Prabowo, Partai Gerindra juga tidak masalah jika memang harus berada di luar pemerintahan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X