Kompas.com - 11/10/2019, 18:17 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah Jokowi untuk meminta dukungan tanpa syarat.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo berlangsung pada Jumat (11/10/2019) di Istana Merdeka, Jakarta, sedangkan pertemuan Jokowi dan SBY terjadi pada Kamis (10/10/2019).

"Saya melihatnya kemungkinan kader Prabowo dan SBY yang akan masuk kabinet Jokowi sangat tipis. Maka, kemungkinan besar mereka dipanggil untuk tetap mendukung (pemerintah), tetapi tanpa syarat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat.

Ia menduga, tak ada kader dari Gerindra dan Demokrat yang akan masuk kabinet periode 2019-2024.

Baca juga: Prabowo: Hubungan Saya dan Jokowi Mesra, Banyak yang Enggak Suka...

 

Kendati demikian, menurut Hendri, bisa saja ada calon menteri yang berlatar belakang profesional tetapi terafiliasi dengan salah satu partai tersebut.

"Bisa saja ada menteri profesional yang terafiliasi dengan Prabowo atau SBY, mungkin saja ada," ucap dia. 

Di sisi lain, seperti diungkapkan Hendri, pertemuan dengan Prabowo dan SBY juga jadi wadah bagi Jokowi untuk konsultasi soal masalah terkini, seperti polemik revisi UU KPK beserta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang masih jadi polemik dan pemindahan ibu kota.

"Tentang pemindahan ibu kota dan Perppu KPK, Pak Jokowi memang perlu konsultasi dengan mereka. Itu langkah strategis bicara dengan Prabowo dan SBY," ucap dia. 

Prabowo mengaku siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika memang dibutuhkan.

Meski begitu, menurut Prabowo, Partai Gerindra juga tidak masalah jika memang harus berada di luar pemerintahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X