Soal Kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, PPP Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, PPP realistis dalam pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab, partainya memiliki perolehan suara terkecil di DPR.

"Kalau soal mau itu (pimpinan AKD) pasti mau yang prestise semua, tapi yang realistis lah," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2019).

Kendati demikian, Baidowi berharap partainya mendapatkan satu kursi ketua. Untuk mendapatkan itu, Baidowi mengaku sudah melobi fraksi lain.

Baca juga: Susunan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Belum Rampung, Puan Minta Jangan Ribut

"Kita kan tetap berharap jadi pimpinan AKD lah, syukur-syukur ketua, kan gitu. Kan sudah melakukan lobi-lobi, tapi kan hasilnya kita belum tahu," ujarnya.

Baidowi menceritakan, pada periode yang lalu pembagian pimpinan AKD tidak proporsional. Menurutnya, ketika itu pimpinan AKD sebagian besar diisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang berisi partai politik di luar pemerintahan, yakni Partai Gerindra, PAN, PKS dan Golkar.

"Waktu itu kan dihabisin KMP (Koalisi Merah Putih) enggak proporsional, enggak berbagi sama sekali," ucapnya.

Baidowi mengatakan, periode yang lalu PPP hanya mendapat posisi wakil ketua salah satu komisi di DPR. Oleh karenanya, ia berharap pada periode ini pembagian lebih proporsional dan partai-partai besar tak terlalu ngotot.

"Sekarang kalau kita mau ngotot-ngototan ya berbagi koalisi saja kan selesai, cuma kan enggak boleh seperti itu. Kita tetap mengakomodir ya, politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya DPR ini apa istilahnya ya, harmoni," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan, pembagian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah dibahas bersama pimpinan fraksi.

Namun, kata Puan, ada beberapa hal terkait pimpinan AKD sehingga diberikan waktu kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan lobi-lobi.

Baca juga: PDI-P Prediksi Dapat 4 Ketua dan 14 Wakil Ketua di Alat Kelengkapan DPR

"Ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut," kata Puan usai rapat konsultasi tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan berharap, susunan AKD bisa diselesaikan sebelum pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019.

"Kalau belum bisa minggu depan masih ada waktu, ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20," ujarnya.