Perebutan Ketua MPR, Gerindra Mengalah atas Arahan Prabowo-Megawati

Kompas.com - 03/10/2019, 21:46 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra akhirnya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Tak lagi ngotot mendorong kadernya Ahmad Muzani untuk menjabat Ketua MPR RI, Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di parlemen, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, manuver itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami mengedepankan musyawarah-mufakat dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat, untuk kepentingan yang lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga lembaga MPR ini dalam forum-forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," ujar Riza.


Baca juga: 10 Fraksi di Parlemen Bulat, Bambang Soesatyo Ketua MPR 2019-2024

Pimpinan sementara sidang Abdul Wahab Dalimunthe kemudian meminta penegasan kepada Riza mengenai maksud pernyataan resmi fraksinya tersebut.

"Tadi sudah diumumkan bahwa delapan partai sudah menyatakan memilih Bapak Bambang Soesatyo juga ditambag DPD. Dalam kesempatan ini, hendaknya jelas, apakah Fraksi (Gerindra) setuju Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR?" tanya Wahab.

"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih," ujar Riza.

Pernyataan Riza langsung disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh wakil rakyat yang hadir dalam rapat.

Baca juga: Perebutan Kursi Ketua MPR, Siapa yang Akan Menang?

Diketahui, awalnya Fraksi Partai Gerindra bersikeras mencalonkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.

Sementara, delapan fraksi di DPR beserta unsur kelompok DPD sepakat mendukung calon dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut Riza, Fraksi Partai Gerindra ingin memastikan sejumlah agenda MPR dapat dimplementasikan dengan baik, antara lain revisi terbatas UUD 45 dan menghadirkan kembali GBHN

Dengan diperolehnya kesepakatan tersebut, maka Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X