Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perebutan Ketua MPR, Gerindra Mengalah atas Arahan Prabowo-Megawati

Kompas.com - 03/10/2019, 21:46 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra akhirnya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Tak lagi ngotot mendorong kadernya Ahmad Muzani untuk menjabat Ketua MPR RI, Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di parlemen, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, manuver itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami mengedepankan musyawarah-mufakat dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat, untuk kepentingan yang lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga lembaga MPR ini dalam forum-forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," ujar Riza.

Baca juga: 10 Fraksi di Parlemen Bulat, Bambang Soesatyo Ketua MPR 2019-2024

Pimpinan sementara sidang Abdul Wahab Dalimunthe kemudian meminta penegasan kepada Riza mengenai maksud pernyataan resmi fraksinya tersebut.

"Tadi sudah diumumkan bahwa delapan partai sudah menyatakan memilih Bapak Bambang Soesatyo juga ditambag DPD. Dalam kesempatan ini, hendaknya jelas, apakah Fraksi (Gerindra) setuju Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR?" tanya Wahab.

"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih," ujar Riza.

Pernyataan Riza langsung disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh wakil rakyat yang hadir dalam rapat.

Baca juga: Perebutan Kursi Ketua MPR, Siapa yang Akan Menang?

Diketahui, awalnya Fraksi Partai Gerindra bersikeras mencalonkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR.

Sementara, delapan fraksi di DPR beserta unsur kelompok DPD sepakat mendukung calon dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut Riza, Fraksi Partai Gerindra ingin memastikan sejumlah agenda MPR dapat dimplementasikan dengan baik, antara lain revisi terbatas UUD 45 dan menghadirkan kembali GBHN

Dengan diperolehnya kesepakatan tersebut, maka Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR secara aklamasi. 

 

Kompas TV Relawan yang tergabung dalam Nusantara Untuk Jokowi melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka mendukung aksi mahasiswa, namun menolak demo yang berujung kericuhan.<br /> <br /> Peserta aksi membagikan bunga kepada warga dan polisi di sekitar Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Massa juga menyikapi situasi yang akhir-akhir ini terjadi yaitu soal unjuk rasa menolak Rancangan KUHP dan Undang-Undang KPK yang baru.<br /> <br /> Mereka mendorong hadirnya demokrasi yang santun tanpa kericuhan. Hal ini didasari adanya demo yang berujung ricuh beberapa hari lalu termasuk di Medan. #Jokowi #NusantaraUntukJokowi #RKUHP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com