Istana: Tak Ada Permintaan Jokowi Percepat Pelantikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 dimajukan sehari menjadi 19 Oktober.

"Tentunya Presiden memahami tentang ketatanegaraan. (Yang) menyampaikan kan bukan dari Istana. Sehingga (permintaan) itu tidak ada," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2019).

Pramono memastikan, pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Minggu 20 Oktober 2019.

Baca juga: KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

Diketahui, sejak tahun 2004, pelantikan presiden-wapres pun dilakukan pada 20 Oktober.

"Tetap pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periodisasi itu sudah fix lima tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari," ujar Pramono.

"Jadi, (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) akan berlangsung 20 Oktober, sesuai jadwal KPU," lanjut dia.

KPU juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa pelantikan Jokowi-Ma'ruf tetap tanggal 20 Oktober. KPU juga memastikan tak ada permintaan dari Jokowi untuk memanjakan pelantikan.

Isu mengenai pelantikan kepala negara dipercepat sebelumnya disampaikan oleh relawan Pro Jokowi (Projo).

Ketua Umum relawan Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya sempat menyebut Presiden meminta pelantikan dipercepat sehari sehingga jatuh pada Sabtu 19 Oktober. Namun Budi belakangan mengklarifikasi pernyataannya.

Baca juga: TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Budi mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo.

Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).