JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan DPR Oktober mendatang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan situasi berjalan aman.
Meskipun sejumlah peristiwa menimbulkan dinamika beberapa waktu belakangan, publik diminta tak terpancing dengan pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya Negosiasi dengan Mahasiswa
"Kalau ditanya (situasi jelang pelantikan) aman apa tidak, ya insyaallah terjaga, karena itu proses yang sudah melalui jalan panjang," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).
"Rakyat semua sudah setuju, mengakui, kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," sambungnya.
Wiranto menyebut, Indonesia telah menempuh proses demokrasi yang panjang melalui Pemilu 2019.
Baca juga: Mahasiswa di Bali Akan Lanjutkan Demo hingga DPRD dan Gubernur Bersikap
Melalui Pemilu, dihasilkan Presiden dan Wakil Presiden serta 575 anggota DPR RI terpilih yang bakal mengisi jabatan selama lima tahun ke depan.
Karena proses yang panjang itu, menurut Wiranto, seharusnya tak ada lagi yang menghambat proses pelantikan.
"Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses itu. Karena pada saat Pemilu Pilrpres, ujungnya sudah ada masalah yang diselesaikan di MK," ujar Wiranto.
Baca juga: Demo Mahasiswa di 9 Daerah Ini Ricuh...
Wiranto mengingatkan, kewajiban publik justru untuk menjaga demokrasi mencapai tahapan pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan anggota DPR.
"Jangan kemudian justru, sekarang ada pihak-pihak tertentu yang diduga justru akan mengacaukan proses itu, membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya diduga akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," katanya.