Salin Artikel

Istana: Tak Ada Permintaan Jokowi Percepat Pelantikan

"Tentunya Presiden memahami tentang ketatanegaraan. (Yang) menyampaikan kan bukan dari Istana. Sehingga (permintaan) itu tidak ada," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2019).

Pramono memastikan, pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Minggu 20 Oktober 2019.

Diketahui, sejak tahun 2004, pelantikan presiden-wapres pun dilakukan pada 20 Oktober.

"Tetap pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periodisasi itu sudah fix lima tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari," ujar Pramono.

"Jadi, (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) akan berlangsung 20 Oktober, sesuai jadwal KPU," lanjut dia.

KPU juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa pelantikan Jokowi-Ma'ruf tetap tanggal 20 Oktober. KPU juga memastikan tak ada permintaan dari Jokowi untuk memanjakan pelantikan.

Isu mengenai pelantikan kepala negara dipercepat sebelumnya disampaikan oleh relawan Pro Jokowi (Projo).

Ketua Umum relawan Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya sempat menyebut Presiden meminta pelantikan dipercepat sehari sehingga jatuh pada Sabtu 19 Oktober. Namun Budi belakangan mengklarifikasi pernyataannya.

Budi mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo.

Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019). 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/19133411/istana-tak-ada-permintaan-jokowi-percepat-pelantikan

Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke