Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Kompas.com - 26/09/2019, 12:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menjadi provinsi terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

Kelima provinsi tersebut mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) sebagai provinsi dengan IDI terbaik pada tahun 2018.

"Hasil IDI 2018, pemerintah akan berikan penghargaan kepada 5 provinsi terbaik dengan nilai di atas 80," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tri Soewandono saat peluncuran dan sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

DKI Jakarta menjadi provinsi nomor 1 yang capaian indeks demokrasinya terbaik, yakni 85,08 persen. Disusul oleh Bali 82.37, NTT 82.32, Kaltara 81.07, dan DIY 80.82.

Dengan hasil ini, DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisinya untuk capaian demokrasi tertinggi pada tahun sebelumnya, yang mencapai 84,37 poin.

Selain kelima provinsi itu, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori sedang.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Sementara itu, capaian demokrasi terendah pada tahun 2018 diperoleh Provinsi Papua Barat dengan 58,29 poin yang menggantikan Provinsi Papua tahun sebelumnya dengan capaian 61,34 poin.

"Bagi yang belum memperoleh (kategori baik) bukan berarti buruk. Hal ini dalam rangka apresiasi sebagai syarat utama membangun. Saya harap dapat menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi pemilu jurdil, dan kesamaan terhadap HAM," kata dia.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Hasil IDI 2018 yang dituangkan dalam sebuah buku tersebut menunjukkan bahwa indeks nasional Indonesia berjumlah 72,39 dari semula 72,11 pada tahun 2017.

Kompas TV Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia kembali unjuk rasa, Selasa (24/9/19). Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur ranah privasi. Saat unjuk rasa, bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sempat pecahpada didepan gedung DPR. Massa yang melempari batu langsung dibalas dengan semprotan water cannon dan tembakan gas air mata. Simak liputan Content Creator KompasTV Edika Ipelona yang turun langsung melihat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. ruukpk #demomahasiswa #rkuhp
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com