Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Usul Bung Hatta Anti Corruption Award untuk Jokowi Dicabut

Kompas.com - 24/09/2019, 17:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) yang pernah diterima oleh Presiden Joko Widodo dicabut.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Jokowi dinilai telah mengkhianati gerakan antikorupsi dengan membiarkan pengesahan revisi UU KPK

"Ya itu salah satu opsi yang kita dorong ya karena sikap presiden dalam revisi undang-undang KPK itu bentuk pengkhianatan terhadap agenda reformasi," kata Adnan kepada Kompas.com, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: ICW Heran Jokowi Tak Cabut UU KPK, tetapi Minta RUU Lain Ditunda

Adnan mengatakan, KPK terancam mati dengan disahkannya revisi UU KPK. Ia pun berpendapat, Jokowi secara langsung maupun tidak langsung ikut andil dalam matinya lembaga antirasuah tersebut.

"Penghargaan BHACA itu adalah memberikan penghargaan kepada individu-individu yang menjadi inspirator bagi gerakan pemberantasan korupsi, bukan inspirasi untuk memberantas Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Adnan.

Adnan mengatakan, ICW akan berembuk dengan koalisi masyarakat sipil untuk membahas sebelum menyampaikan usulan itu kepada perkumpulan BHACA.

Baca juga: Rektor Trisakti: Penganugerahan Putra Reformasi untuk Jokowi Diusulkan Alumni

Diketahui, Jokowi menerima penghargaan tersebut pada 2010 ketika ia masih menjabat sebagai wali kota Solo.

Adnan menyayangkan, sikap Jokowi ketika menjabat sebagai presiden justru tidak menunjukkan sikap antikorupsi.

"Semakin besar kekuasaannya dia, semakin punya kesempatan yang besar juga untuk mendorong agenda-agebda pemberantasan korupsi, bukan justru membuat semangat pemberantasan korupsinya menjadi turun," kata Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com