Tutup Ruang Dialog, DPR Dinilai Wajar Dapat Ketidakpuasan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyatakan, wajar saja kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 di akhir masa jabatan mendapat penilaian kurang memuaskan.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 18-19 September 2019 terhadap 529 responden, ketidakpuasan publik itu tercermin dari 66,2 persen responden yang merasa belum terwakili aspirasinya oleh DPR periode 2014-2019.

"Wajar saja memang kurang memuaskan karena DPR sudah menutup dialog dengan rakyat,"  ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

"Lihat saja revisi UU KPK, mereka menutup diri dan tidak peduli dengan protes mahasiswa maupun masyarakat," kata dia.

Baca juga: Litbang Kompas: 66,2 Persen Responden Merasa Aspirasinya Tak Terwakili DPR 2014-2019

Alih-alih mendengar masukan masyarakat, lanjut Adi, DPR justru melanjutkan proses pembahasan rancangan undang-undang yang masih bermasalah, seperti UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Kalau toh ada perbaikan UU, mestinya ada public hearing dong. Undanglah kelompok-kelompok yang selama ini menolak atau berseberangan," ucap dia.

Maka dari itu, menurut Adi, tak pelak jika masyarakat menilai aspirasi mereka belum terwakili di DPR. Pasalnya, DPR dianggap telah menutup diri dengan rakyat.

"Wajar ada demo dari masyarakat dan mahasiswa karena kanal diskusi sudah tidak ada," imbuh Adi.

Baca juga: Bahas RKUHP, Jokowi Bertemu Pimpinan DPR Siang Ini

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi.

Sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hampir dua pertiga publik (57-63 persen responden) menyatakan tak puas terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap jalannya pemerintah, juga dalam membuat anggaran belanja negara. Angka tersebut relatif menetap dari rangkaian jajak pendapat," ujar peneliti Litbang Kompas Susanti Agustina seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (23/9/2019).