Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Kompas.com - 11/09/2019, 20:23 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda berpendapat, dewan pengawas yang direncanakan dibentuk di KPK dapat mengebiri kewenangan lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, rencana pembentukan dewan pengawas melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus ditolak.

"Saya melihat, kalau itu (dewan pengawas KPK) tujuanya mengebiri KPK, ya saya kira perlu ditolak," ujar Juanda dalam diskusi bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan untuk KPK?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Wapres Jusuf Kalla Setuju Ada Dewan Pengawas KPK, tetapi...

Meski demikian, perlu pula ditelisik lebih lanjut mengenai apa fungsi dan wewenang dewan pengawas KPK itu.

Apabila, dewan pengawas diberikan fungsi dan wewenang menyangkut teknis penyelidikan dan penyidikan, tentu usulan itu harus ditolak.

Namun, apabila dewan pengawas tidak menyentuh hal-hal teknis pemberantasan korupsi, maka boleh saja tetap dibentuk demi pengawasan kelembagaan.

"Dewan pengawas KPK boleh saja ada, tapi tidak bisa masuk ke hal teknis, misalnya menentukan izin penyadapan yang akan dilakukan KPK," ujar Juanda.

"Kalau konteks kehadiran dewan pengawas untuk mengontrol proses hukum yang dilakukan KPK, supaya tidak ada proses yang sewenang-wenang, itu tidak apa-apa. Namun, kalau memang maksudnya mengintervensi penentuan penyadapan, saya kira harus ditolak," lanjut dia.

Baca juga: Firli Bahuri Tak Masalah jika Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Salah satu fungsi dan wewenang dewan pengawas yang dinilai wajar, yakni mengawasi agar kinerja KPK berjalan sesuai undang-undang.

"Misalnya, mengawasi seperti apa proses penegakkan hukum yang dilakukan KPK, seperti apa bantuan untuk kasus-kasus lama yang belum tertangani. apakah prosedurnya tidak melanggar undang-undang atau tidak, dan sebagainya," ujar Juanda.

"Jadi, intinya konteks dewan pengawas itu membantu kinerja KPK, bukan mengebirinya," lanjut dia. 

 

Kompas TV Sebanyak 5 calon pimpinan KPK akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan hari ini. Fit and proper test ini akan dilaksanakan dalam 2 hari. Kamu sudah tahu siapa saja kesepuluh capim kpk ini? Simak video berikut. #SeleksiCapimKPK #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com