Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Hoaks Disebar agar Kekacauan di Papua Berlanjut

Kompas.com - 02/09/2019, 19:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah mendeteksi adanya penyebaran hoaks agar kekacauan di Papua dan Papua Barat terus berlanjut.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk membendung dan menetralisasi penyebaran hoaks dengan menyampaikan pernyataan kepada para wartawan.

"Agar kami bisa menteralisir berita-berita yang nimbrung. Berita-berita hoaks. Berita-berita palsu yang memang didesain untuk mengacaukan informasi kepada publik," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Rusuh di Papua, Kementerian PPPA Lakukan Pendataan Kemungkinan Adanya Korban Perempuan dan Anak

"Tujuan berikutnya adu domba di antara kita sendiri, di antara masyarakat Papua dan pendatang di sana. Juga memelihara agar kekacauan ini terus berlanjut. Tentu kita tidak membiarkan itu," lanjut dia.

Wiranto pun meminta masyarakat Papua dan Papua Barat tak mudah memercayai hoaks yang beredar. Hoaks tersebut ingin menunjukkan bahwa pemerintah tak peduli terhadap masyarakat Papua.

Wiranto memastikan pemerintah memiliki perhatian besar terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan banyak uang untuk membangun berbagai infrastruktur di Papua dan Papua Barat seperti jalan, pelabuahan, dan bandara.

Baca juga: Kapolri Diminta Buktikan soal Keterlibatan Asing pada Rusuh Papua

"Pemerintah Indonesia benar-benar serius terhadap pembangunan Papua dan Papua Barat. Untuk mengurus Papua dan Papua Barat telah menggerus banyak APBN," ujar Wiranto.

"Hal itu dilakukan agar rancangan presiden untuk segera melengkapi infrastruktur di sana, segera meningkatkan kesejahteraan agar sejajar dengan wilayah lain," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com