Rusuh di Papua, Kementerian PPPA Lakukan Pendataan Kemungkinan Adanya Korban Perempuan dan Anak

Kompas.com - 02/09/2019, 18:22 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat ditemui di Hotel Menara Peninsula, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat ditemui di Hotel Menara Peninsula, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya perempuan dan anak yang menjadi korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kami sedang mendata. Kami mengirimkan staf untuk mencari data, karena kebanyakan semua takut keluar rumah," ujar Yohana di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/9/2019).

Yohana mengatakan, sebagian besar perempuan dan anak tersebut takut keluar rumah itu membuat pihaknya kesulitan saat melakukan pendataan di luar.

Baca juga: Langkah Kementerian PPPA Tangani Perempuan dan Anak yang Terdampak Kerusuhan di Papua

Oleh sebab itu, pihaknya pun melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di Papua dan Papua Barat tentang kemungkinan adanya korban.

"Jadi kami masih menunggu dan berkoordinasi dengan kepala dinas kami di Papua, begitu juga Papua Barat tentang (kemungkinan adanya) korban-korban," kata dia.

Kementerian PPPA juga disebutkannya terus memantau langsung situasi dan kondisi perempuan serta anak-anak di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Cerita Pengungsi Pasca-kerusuhan Jayapura, Trauma dan Ketakutan

Pasalnya, dampak atas intimidasi-intimidasi yang terjadi juga dikhawatirkan mempengaruhi kondisi mereka. Kendati begitu, pihaknya belum mendapat laporan atas dampak-dampak tersebut.

"Namun kami memantau terus melalui staf-staf kami yang ke lapangan untuk melihat secara langsung situasi perempuan dan anak yang ada di Papua, di masa-masa konflik sekarang," pungkas dia.

Diketahui, kerusuhan di Papua kembali pecah setelah pertama kali terjadi di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 lalu.

Baca juga: Pengungsi Korban Kerusuhan Jayapura Terima Bantuan Bahan Pokok

Kerusuhan tersebut merupakan respons atas tindakan rasisme yang dilakukan oknum TNI dan aktivis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Setelah sempat kondusif, kerusuhan pun kembali terjadi di hari-hari berikutnya, tepatnya pada 29 Agustus 2019.

Aksi yang semula merupakan unjuk rasa itu berubah menjadi anarkis karena massa membakar sejumlah fasilitas layanan publik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X