JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai tuduhan Kepala Staf Presiden Moeldoko soal dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru akan merugikan Pemerintah Indonesia.
Moeldoko menyebut Ketua Eksekutif Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Kalau itu hanya pernyataan politik dan bukan pernyataan hukum dengan kata lain tidak diikuti oleh penjelasan adanya bukti-bukti hukum, maka pernyataan itu tidak memiliki kredibilitas yang kuat dan itu malah merugikan pemerintah sendiri," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2019).
Baca juga: Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua, Usman Hamid: Itu Pernyataan Politik atau Hukum?
Di sisi lain, lanjut Usman, pernyataan Moeldoko tersebut seolah menguatkan anggapan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengadapi upaya internasionalisasi masalah Papua.
Usman mengatakan, hal ini justru semakin menjauhkan pemerintah dalam menyelesaikan akar permasalahan kerusuhan di Papua, yakni rasisme.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Baca juga: Mengenal Benny Wenda, Tokoh Papua yang Dituding sebagai Dalang Kerusuhan
Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.
Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.
"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.
Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.
Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?
"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.