Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: 61,7 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Setahun Terakhir Lebih Baik

Kompas.com - 29/08/2019, 22:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 61,7 persen dari 1.220 responden survei LSI menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik selama setahun terakhir ini.

Menurut Burhanuddin, responden diberi pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun lalu?"

"Penilaian atas kinerja KPK setahun terakhir secara umum positif ya, mereka yang menilai bahwa KPK dalam setahun terakhir kinerjanya lebih baik atau jauh lebih baik itu mencapai 61,7 persen lebih baik dan 5,6 persen jauh lebih baik," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Sebut OTT KPK Marak karena Personel Penindakan Lebih Banyak

Di sisi lain, menurut dia, KPK merupakan lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Dalam wawancara tatap muka terhadap responden pada 11-16 Mei 2019 itu, responden juga diberi pertanyaan, "Seberapa percayakah Ibu/Bapak dengan lembaga di bawah ini?" 

Hasilnya, 62 persen responden menyatakan cukup percaya dan 22 persen sangat percaya dengan KPK.

"Apa poinnya ketika kita sampaikan poin ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK. Karena dibanding lembaga lain KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," kata Burhanuddin.

Urutan kedua ditempati oleh presiden. Ia memaparkan, 59 persen responden cukup percaya dan 20 persen sangat percaya terhadap presiden.

Kemudian, polisi, yaitu 64 persen responden yang cukup percaya dan 15 persen sangat percaya terhadap lembaga tersebut.

"Polisi trust-nya juga sekitar 79 persen tapi persentase komanya lebih unggul presiden," kata Burhanuddin.

Baca juga: Hendardi Minta Polisi Tak Proses Hukum Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi

Pengadilan menempati peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tingkat kepercayaannya, 60 persen responden cukup percaya dan 11 persen sangat percaya dengan pengadilan.

Di urutan keempat ada DPR. Menurut Burhanuddin, 53 persen responden cukup percaya dan 8 persen sangat percaya dengan DPR.

Peringkat kelima ditempati partai politik. Sebanyak 47 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen sangat percaya dengan partai politik.

"Jadi, kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi, mengganggu, melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK, pesannya itu, termasuk kalau DPR dan parpol misalnya bermain-main dengan masa depan pemberantasan korupsi, publik yang menjadi pendukung utama KPK bisa bereaksi," papar Burhanuddin.

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com