Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capim KPK Ini Jawab Tuduhan Terlibat Penggelapan Kayu Gelondongan

Kompas.com - 29/08/2019, 19:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi calon pimpinan KPK Hendardi bertanya kepada salah satu peserta seleksi, Sugeng Pramono, mengenai informasi bahwa Sugeng pernah terlibat dalam perkara penggelapan kayu gelondongan di Kalimantan Timur.

Pertanyaan Hendardi itu disampaikan dalam wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

"Saya menerima sendiri hasil tracking dari KPK dan memang ada informasi semacam itu (Sugeng pernah terlibat penggelapan kayu). Tentu, informasi itu belum tentu benar. maka perlu dicek kembali," ujar Hendardi membuka pertanyaan.

"Jadi dalam konteks kasus kayu gelondongan itu, tidak benar bahwa bapak terlibat kasus itu? Bahwa tidak benar bapak di periksa oleh KPK?," lanjut dia.

Baca juga: Capim KPK Ini Usul Amnesti Koruptor untuk Pengembalian Aset Negara

Sugeng menjawab, dirinya memang sempat diperiksa atas kasus itu. Tepatnya pada tahun 2001 ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Namun, ia dinyatakan tidak bersalah.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, baik itu secara teknis maupun kepegawaian, saya dinyatakan tidak bersalah," ujar Sugeng.

Sugeng kemudian menyoroti sumber informasi itu. Ia tidak yakin informasi yang dikemukakan Hendardi tersebut berasal dari KPK.

"Maaf Pak, pada saat kasus itu terjadi, KPK belum lahir. Saya pastikan (informasi itu dari media)," Sugeng menjawab.

Sugeng sekaligus membantah informasi yang menyebut bahwa dirinya sempat dimutasi ke Jawa Timur gara -gara kasus itu.

Baca juga: Capim KPK Polwan Ini Jelaskan Bagaimana Bisa Beli Rumah Mewah di Solo

Ia meluruskan, pernah dipindahkan ke kota lain. Tapi tidak dipindahkan dari luar Kalimantan Timur.

Hendardi kemudian meminta Sugeng mengungkapkan ada atau tidaknya godaan selama ia menjadi jaksa.

Sugeng pun tak mengelak bahwa godaan itu memang kerap datang. Namun ia memastikan, hingga saat ini tidak pernah terlibat kasus hukum apapun, apalagi dijatuhi hukuman.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, mungkin saya tidak akan duduk di sini dan saya tidak mungkin sampai saat ini menduduki jabatan struktural di Kejaksaan," kata Sugeng yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu. 

 

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK tidak akan mengumumkan hasil tes wawancara dan uji publik. Pansel nantinya akan menyerahkan sepuluh nama yang lolos tes langsung kepada presiden. Hasil tes wawancara dan uji publik akan mengerucutkan Capim KPK menjadi 10 nama untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketua Tim Pansel KPK, Yenti Garnasih menyebut 10 nama itu akan langsung diberikan kepada Presiden Jokowi pada 2 September mendatang. Keputusan untuk mengumumkan 10 nama ada di tangan presiden dan bukan menjadi wewenang pansel. #PanselCapimKPK #PimpinanKPK #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com