Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah: Kemajemukan Menjadikan Indonesia Kokoh

Kompas.com - 23/08/2019, 05:39 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Indonesia adalah bangsa dan negara yang majemuk dalam hal agama, suku bangsa, ras, kedaerahan, golongan, bahkan lokasi geografis.

Bhinneka Tunggal Ika selain telah menjadi idiom dan alam pikiran kolektif dalam kehidupan keindonesiaan, juga telah menjadi identitas dan rujukan sikap berbangsa.

"Kemajemukan itulah yang telah menjadikan Indonesia kokoh sebagai negara-bangsa karena disangga secara bersama-sama," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, lanjut Haedar, bangsa Indonesia dapat melewati gesekan dan masalah suku, agama, ras dan golongan (SARA) dari masa ke masa.

Baca juga: Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara

Karenanya, setiap warga baik secara individu maupun kolektif penting menyadari dan menghayati betul makna kemajemukan ini.

"Bahwa masyarakat Indonesia itu sungguh beragam dan dapat hidup dalam keragaman. Jangan pernah merasa hidup sendiri di Republik ini," kata Haedar.

Dia menambahkan, manakala hakikat kemajemukan diabaikan dan tidak dipahami secara seksama, maka akan muncul pernyataan, ujaran, sikap, dan tindakan yang akan menyinggung dan mengganggu suasana kemajemukan.

Baca juga: Jokowi: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 Harga Mati

Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari sejarah mutakhir bagaimana Yugoslavia bubar karena pilar negaranya runtuh dan tidak mampu menyangga eksistensi kemajemukan bangsanya.

"Insya Allah Indonesia akan tetap kokoh menjadi negara-bangsa, satu di antaranya jika semua komponen di tubuh bangsa ini menjaga anugerah Allah," kata dia.

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan didukung komitmen semua pihak, Haedar percaya setiap masalah yang timbul dari gesekan antarkomponen bangsa dapat terselesaikan dengan baik.

Kejadian-kejadian yang mengganggu kolektivitas berbangsa apapun penyebabnya benar-benar harus dicegah agar tidak boleh lagi terjadi.

"Di sinilah pentingnya kedewasaan semua pihak dalam berujar, bersikap, dan bertindak agar tidak mengganggu keberadaan hidup bersama," kata dia.

 

Kompas TV Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif mengimbau semua pihak untuk tidak bertindak secara berlebihan dalam menangani kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Menurut Buya, kerusuhan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah mengatasi persoalan itu dengan cara yang baik pula atau tidak mengabaikan asas keadilan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, orang Papua harus diperlakukan sejajar dengan masyarakat lain di Indonesia. Menurut dia, stigma negatif tentang warga Papua harus segera diakhiri, termasuk adanya persekusi dan tindakan diskriminatif lainnya. #Papua #Manokwari #BuyaShafii<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com