Jokowi: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 Harga Mati

Kompas.com - 13/04/2019, 16:19 WIB
Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Maruf Amin menghadiri Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Konser Putih Bersatu tersebut menjadi puncak dari kampanye akbar pasangan nomor urut 01 sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang.ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA Relawan dan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - KH Maruf Amin menghadiri Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Konser Putih Bersatu tersebut menjadi puncak dari kampanye akbar pasangan nomor urut 01 sebelum memasuki masa tenang dan hari pemungutan suara (Pemilu) serentak pada Rabu, 17 April 2019 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sudah final.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Rapat Umum Rakyat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore.

"Perlu kita ingat bahwa dasar negara kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu disambut sorak-sorai para pendukungnya yang memenuhi GBK.

Baca juga: Jokowi: Sore Hari Ini, Saya Sangat berbahagiaaaaaaaa Sekali...

Jokowi mengatakan, program yang selama ini dijalankan pemerintahannya bertumpu pada rakyat tanpa melihat latar belakang.

"Semua yang kita kerjakan untuk bangsa, negara, untuk rakyat Indonesia," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi memuji para pendukungnya yang optimistis melihat masa depan Indonesia.

"Saya melihat di sini tidak ada rasa pesimistis," kata Jokowi disambut sorak-sorai pendukung.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X