Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Kompas.com - 21/08/2019, 21:51 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap tidak ada negara lain yang memprotes akan asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak ada protes dari negara lain ya karena kita tahu bahwa Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia. Maka, kalau ada kebakaran akan menjadi perhatian dunia," ujar Wiranto seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Wiranto Minta Pemerintah Daerah Aktif Tangani Karhutla 

Ia menambahkan, jika ada protes karena asap karhutla menganggu aktivitas masyarakat negara lain, maka Indonesia akan dinilai sebagai negara yang merusak ekosistem lingkungan hidup.

"Oleh karena itu, ini tugas yang cukup berat. Kalau ada kebakaran, kita akan dinilai bahwa seakan-akan tak bisa menjaga paru-paru dunia," paparnya kemudian.

Diakui Wiranto, berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri RI, hingga kini belum ada protes dari negara lain terkait karhutla.

 

Baca juga: Petani yang Bakar 5 Hektar Lahan untuk Pakan Ternak Jadi Tersangka Karhutla

Wiranto menambahkan, pemerintah dan lembaga terkait kini fokus dalam upaya pencegahan dan mengurangi titik api karhutla.

Menurutnya, pencegahan dan pengendalian menjadi langkah menekan karhutla sepanjang musim kemarau hingga September 2019.

"BMKG sudah memberikan peringatan bahwa puncak kemarau pada Agustus dan September 2019. Nah, kita lihat titik api juga fluktuatif, artinya kita butuh keseriusan bersama menekan titik api sepanjang musim kemarau," paparnya kemudian.

Baca juga: Wiranto Sebut Pemerintah Fokus Mengurangi dan Mencegah Karhutla

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga fokus dalam menangani karhutla dengan membina masyarakat supaya tidak abai dalam karhutla.

Pasalnya, kata Wiranto, karhutla yang terjadi di Indonesia sejauh ini 99 persen akibat ulah dari manusia, sedangkan 1 persennya diakibatkan karena alam.

"Saya juga mendapat laporan bahwa karhutla ini 99 persen karena ulah manusia, 1 persen karena alam. Oleh karena itu, tentu kita fokus juga ke pembinaan masyarakatnya," tegasnya.

Baca juga: Enam Petugas BPBD Kalsel Terjebak Api Karhutla, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.

Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.

Kompas TV Setelah diguyur hujan pada selasa (13/8) sore, indeks pencemaran udara di kota Pontianak yang sempat menyentuh kategori tidak sehat perlahan turun pada kategori sedang.<br /> <br /> Berdasarkan data yang dirilis situs BMKG tercatat indeks pencemaran udara di kota Pontianak berada pada angka 74.27 mikrogram. Sebaliknya, dengan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan gambut yang hingga kini masih terjadi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Sejak bulan juli hingga agustus 2019 tercatat lebih dari 10.000 kasus penderita ISPA. #Kebakaran #Asap #ISPA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com