Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

"Mudah-mudahan tidak ada protes dari negara lain ya karena kita tahu bahwa Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia. Maka, kalau ada kebakaran akan menjadi perhatian dunia," ujar Wiranto seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Ia menambahkan, jika ada protes karena asap karhutla menganggu aktivitas masyarakat negara lain, maka Indonesia akan dinilai sebagai negara yang merusak ekosistem lingkungan hidup.

"Oleh karena itu, ini tugas yang cukup berat. Kalau ada kebakaran, kita akan dinilai bahwa seakan-akan tak bisa menjaga paru-paru dunia," paparnya kemudian.

Diakui Wiranto, berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri RI, hingga kini belum ada protes dari negara lain terkait karhutla.

Wiranto menambahkan, pemerintah dan lembaga terkait kini fokus dalam upaya pencegahan dan mengurangi titik api karhutla.

Menurutnya, pencegahan dan pengendalian menjadi langkah menekan karhutla sepanjang musim kemarau hingga September 2019.

"BMKG sudah memberikan peringatan bahwa puncak kemarau pada Agustus dan September 2019. Nah, kita lihat titik api juga fluktuatif, artinya kita butuh keseriusan bersama menekan titik api sepanjang musim kemarau," paparnya kemudian.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga fokus dalam menangani karhutla dengan membina masyarakat supaya tidak abai dalam karhutla.

Pasalnya, kata Wiranto, karhutla yang terjadi di Indonesia sejauh ini 99 persen akibat ulah dari manusia, sedangkan 1 persennya diakibatkan karena alam.

"Saya juga mendapat laporan bahwa karhutla ini 99 persen karena ulah manusia, 1 persen karena alam. Oleh karena itu, tentu kita fokus juga ke pembinaan masyarakatnya," tegasnya.

Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.

Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.