Puncak Kemarau September, Wiranto Ajak Menteri Terkait Serius Tangani Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah dan lembaga terkait perlu bersama-sama serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang musim kemarau.

"Kita harus fokus pada kondisi saat ini, di mana BMKG sudah memberikan peringatan bahwa puncak kemarau pada Agustus dan September," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait karhutla di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

"Kemudian, titik api karhutla saat ini fluktuatif, naik dan turun, berarti butuh keseriusan kita bersama-sama," lanjutnya.

Baca juga: Pemadaman Karhutla di Ketapang Terkendala Tanah Gambut dan Sumber Air

Hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Ia menambahkan, keseriusan dari sejumlah pihak diperlukan agar titik api karhutla tidak semakin banyak hingga akhir September.

Dengan demikian, lanjutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah konsep pencegahan agar tidak muncul titik api lagi.

"Rapat kali ini bukan hanya membahas apa yang sudah kita lakukan, melainkan langkah pencegahan apa yang akan kita hadapi ke depan dan apa yang sudah kita siapkan," paparnya kemudian.

Baca juga: Titik Api di Kalsel Terus Meluas, BPBD Sebar SMS Broadcast Bahaya Karhutla

Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.

Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.