Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi akan Hadiri Muktamar V PKB di Bali

Kompas.com - 20/08/2019, 13:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BADUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

"Kami sipakan kehadiran Pak Presiden Jokowi, malam pada acara pembukaan," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Selasa siang.

Karena itu, Cak Imin, sapaannya, ikut mengecek persiapan pembukaan Muktamar V yang digelar International Convention Centre Westin Resort.

Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam pembukaan Muktamar V pada pukul 19.00 WITA. Jokowi akan menyampaikan sambutan dalam pembukaan.

Baca juga: Ini Tiga Agenda Strategis Muktamar PKB di Bali

Selain dihadiri Presiden, Muktamar PKB kali ini juga akan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara ain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Agenda utama Muktamar V PKB sendiri adalah pemilihan ketua umum beserta susunan pengurusnya.

Cak Imin menyatakan, pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

"Sistem yang dikedepankan pada Muktamar V ini adalah musyawarah nomor satu. Sampai pada mufakat," kata Muhaimin.

Meski demikian, PKB bersiap melakukan pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara jika tak tercapai melalui musyawarah. Ia meyakini akan dapat dicapai kesepakatan bersama melalui musyawarah.

Baca juga: Muktamar V PKB Siap Pilih Ketum, Muhaimin dalam Posisi Menunggu

PKB memilih Bali sebagai lokasi Muktamar V lantaran menjadi simbol penjaga kebinekaan Indonesia.

Muktamar kali ini bakal diikuti 3.000 peserta, terdiri dari 2.000 kader dan 1.000 ulama.

Para kader yang hadir terdiri dari pengurus PKB tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Meski digadang-gadang kembali memimpin, Muhaimin pun menyerahkan sepenuhnya kepada para kader untuk memilih Ketua Umum PKB periode 2019-2024.

"Soal pemilihan Ketum. Saya pada posisi nunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk ngambil keputusan. Saya enggak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," lanjut dia.

 

Kompas TV Makin dekat ke hari pelantikan presiden, makin kencang suara-suara meminta jatah menteri dari sejumlah partai politik. Akankah parpol serius menghormati hak prerogatif presiden terpilih untuk memilih para pembantunya? Simak Catatan KompasTV bersama Jurnalis KompasTV Sofie Syarief. Pidato di pembukaan kongres V PDI Perjuangan di Bali menjadi momentum Megawati Soekarnoputri meminta jatah kursi menteri kepada kadernya yang akan kembali jadi presiden, Joko Widodo. Sang Ketua Umum PDI-P meminta jatah kursi menteri paling banyak untuk partainya. Diminta langsung di forum sekelas kongres, Jokowi pun menjawab permintaan Megawati. Jokowi mengiyakan, PDI-P bakal mendapat kursi menteri paling banyak. Terang-terangan meminta jatah menteri memang bukan hal baru. Sebelum PDI Perjuangan pun sudah ada beberapa parpol yang secara gamblang mengumumkan menyodorkan nama untuk diangkat jadi menteri Jokowi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). #Megawati #PDIP #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com